Jazirah Indonesia – Sebanyak 15 pejabat eselon III di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) diganti Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Pejabat ini dilantik oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe disaksikan pejabat d ilingkungan Pemprov Malut berlangsung di aula Kantor Gubernur Malut, Rabu (7/5/2025).
15 pejabat eselon III yang dilantik adalah Suryani Antasari sbagai Sekertaris BPKAD. Sulis Yayat sebagai Kepala bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM.
Kemudian, Abdul Kadir Kabag Protokol Setda Provinsi Malut, Nasrin A Djabar Kabid Kepelabuhan Dinas Perhubungan, Hairil Hukum kepala Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda Malut,
Takdir Ali Mahmud Kabid ketahanan sosial budaya. Agama dan Ormas Kesbangpol Malut. dr Julys Giscard Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan, Marliyah Mahmud Kepala Laboratorium Daerah Dinas Kesehatan, Saiful Amin Kepala Bidang Jasa Konstruksi PUPR Malut.
Ramdani Ali kepala Balai pengujian dan sertifikasi mutu barang Disperindag, Sukriya Nur Kepala Bidang SDA PUPR Malut. Deni Kotambunan sebagai Sekertaris Dishub Malut, Alfian Wakatubun Kepala Bidang Lalulintas Jalan dan Angkutan Jalan Dishub Malut.
Fudayat Rahmat Kamarudin Kabid Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Disarpus Malut dan Anwar Husen Kepala UPTD Balai Benih Induk, Tanaman Pertanian Dinas Pertanian Malut.
Dari 15 pejabat tersebut, empat di antaranya adalah mantan pejabat eselon II di Pemkab Pulau Morotai.
Empat pejabat tersebut adalah Suryani Antasari mantan Kepala BPKAD Pulau Morotai, Hairil Hi Hukum mantan kadis PUPR Morotai, dr Julys Giscard mantan Kadis Kesehatan dan KB Pulau Morotai dan Anwar Husen mantan Kadis Pertanian Pulau Morotai.
Wakil Gubernur Sarbin Sehe dalam sambutannya menegaskan, pelantikan dan rotasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan.
Komitmen bersama Gubernur kata Sarbin, untuk memperbaiki birokrasi dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, jabatan adalah titipan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan ini adalah amanah, mari kita bersyukur dan menjaga dengan baik. Penting untuk mendapatkan jabatan dengan cara yang benar agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelas Sarbin.
Sarbin mengingatkan, saat ini Gubernur terus berupaya menata birokrasi yang ada, sehingga penting bagi setiap pejabat baru untuk mematuhi amanat yang diberikan dan mewujudkan kepercayaan masyarakat.
“Hindari cara-cara yang tidak etis dalam meraih jabatan, mari kita bangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan,” tutupnya.
