Jazirah Indonesia, Tidore – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bersama Pemerintah Kota Tidore gelar rapat guna mengevaluasi realisasi pendapatan semester 1, sekaligus memproyeksikan kondisi fiskal hingga akhir tahun anggaran 2025.
Pemkot dilibatkan dalam hal ini adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tujuan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah. termasuk potensi perubahan proyeksi pendapatan dan dampaknya terhadap belanja publik.
“Evaluasi ini juga menjadi dasar penting dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun 2025,” ujar Ketua DPRD Ade Kam, Senin (7/7/2025).
Selain itu, ada juga beberapa isu strategis yang menjadi sorotan dalam agenda tersebut antara lain realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih berada di bawah target.
“DPRD juga menyoroti adanya kebocoran retribusi dari sejumlah titik penagihan, yang dianggap berdampak signifikan terhadap penerimaan daerah,” imbuhnya.
Ade Kama mengatakan, DPRD juga mendesak perlunya langkah konkret dalam bentuk pengawasan lapangan, pembenahan sistem penarikan retribusi, serta penegakan aturan untuk menutup celah kebocoran pendapatan tersebut.
Lanjutnya, rapat ini juga membahas penambahan anggaran yang cukup besar pada tahun 2025, khususnya untuk pembiayaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami DPRD selalu mengingatkan agar rencana belanja tersebut tidak mengganggu porsi anggaran pembangunan dan pelayanan publik, serta dikelola dengan perencanaan yang matang dan akuntabel” pintanya
Lanjutnya, mengingatkan DPRD dan Pemerintah Daerah mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian di luar dugaan seperti bencana alam, kondisi darurat kesehatan, maupun peristiwa sosial lainnya, yang berpotensi memerlukan penanganan segera dan alokasi anggaran tak terduga.
“Jadi kami mememinta Pemerintah daerah untuk menyiapkan cadangan anggaran dan mekanisme tanggap darurat yang efektif agar bisa merespons secara cepat dan tepat tanpa mengganggu program prioritas yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Diakhir rapat tersebut, selaku Ketua DPRD, Ade kama menyampaikan bahwa rapat evaluasi ini bukan hanya menjadi bentuk pengawasan bersama, tetapi juga ruang kolaborasi untuk menyusun kebijakan fiskal yang lebih realistis, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“DPRD dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan sinergi dalam mengelola keuangan daerah demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tidore Kepulauan,” tutupnya.
