Jazirah Indonesia – Kebijakan Pemerintah Pusat yang memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) menuai respons dari berbagai kalangan.
Di Kota Tidore Kepulauan, praktisi keuangan daerah Ramli Saraha menilai hal itu perlu direspon dengan langka strategis, salah satunya pembenahan menyeluruh di tubuh birokrasi.
Langkah tersebut penting untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan fiskal.
Ramli menekankan perlunya penempatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan target kinerja, bukan semata pertimbangan administratif.
Pimpinan OPD harus lebih kreatif untuk menghidupkan sektor-sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang ditargetkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
“Dalam asesmen nanti, pimpinan OPD harus diberikan target berbasis kinerja, misalnya kepala Bapenda, siapa berani meningkatkan PAD 150 Miliar maka itulah yang dipakai,” ungkapnya dalamacara dialog Kwatak Bacarita bertema “Pengurangan Dana TKD, Pemkot Tidore Bisa apa.?” yang berpusat di Aula Nuku Kantor Wali Kota, Selasa (7/10/2025).
Begitupun dengan pimpinan-pimpinan OPD lainnya, Ramli menegaskan bahwa harus ditempatkan berdasarkan target kinerja.
Jika para pimpinan OPD tidak mampu mendatangkan uang dari Pemerintah pusat untuk membangun Kota Tidore, maka wajib bagi kepala daerah untuk melakukan evaluasi.
“Untuk pimpinan OPD harus dipastikan mereka mampu mendatangkan uang dari jakarta berapa banyak, karena itu bagian dari target-target kinerja yang berbasis uang,” pungkasnya.
Selain model asesmen pimpinan OPD yang disoroti, Ramli juga mengusulkan agar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat melakukan rekstruktuisasi kelembagaan OPD, dari 40 menjadi 20.
Hal ini bertujuan agar tidak terlalu menguras Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bertumpuk pada biaya operasional kantor.
“Kekuatan APBD Kota Tidore setelah dibuka biaya TKD yang dipangkas, nilainya kurang lebih masih Rp 700 Miliar, angka ini harus dikelola menjadi peluang untuk digenjot oleh pimpinan OPD dari berbagai sektor,” tandasnya.
Ia pun menyebut, kalau Kota Tidore yang memiliki 6.000 pegawai beserta aset daerah yang nilainya 3 Triliun harusnya dapat dimanfaatkan menjadi peluang.
Selain itu, ia mendorong Pemerintah Kota Tidore untuk menghidupkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai dari tingkat Kelurahan sampai pada tingkat OPD terkait.
“PAD rill Kota Tidore hanya 20 Miliar dari 70 Miliar, artinya sisa PAD ini bersumber dari BLUD RSUD Tidore. Kenapa kita tidak meluaskan BLUD itu pada sektor sektor lain, seperti perikanan maupun pertanian yang berpeluang untuk mendapatkan uang,” tambahnya.
Sekedar diketahui APBD Kota Tidore Kepulauan di Tahun 2025 sebanyak 1,1 Triliun. Namun karena adanya pemangkasan dana TKD dari pemerintah Pusat senilai Rp 300,6 Miliar, sehingga proyeksi APBD Kota Tidore pada tahun 2026 turun menjadi Rp 797,1 Miliar.
