Jazirah Indonesia – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, menggelar kegiatan Training of Trainers (ToT) Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-PGAI) 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Marahai Park, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Jumat (10/10/2025) ini, dihadiri Wakil Bupati Halut, Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd serta Kepala Balai BWS Maluku Utara.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air di wilayah Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Halut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya kepada Anggota DPR RI Komisi V, Irine Yusiana Roba Putri, yang dinilai memiliki peran besar dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Maluku Utara di tingkat nasional.
“Kami berterima kasih atas perhatian dan perjuangan Ibu Irine Yusiana Roba Putri yang selalu mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan untuk masyarakat Maluku Utara, hingga manfaatnya bisa dirasakan sampai ke tingkat desa,” ujar Wakil Bupati Kasman Hi. Ahmad.
Koordinator Irine Center Halmahera Utara, Sofyan Kasim, juga menyampaikan bahwa total usulan program yang diperjuangkan oleh Ibu Irine untuk tahun 2025 mencapai 98 kelompok irigasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp195 juta per kelompok.
“Total Usulan Ibu Irine Tahun 2025 ini sebanyak 98 Kelompok Irigasi dengan anggaran perkelompok 195 Juta,” ujar Sofyan Kasim.
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga hubungan kerja sama dan koordinasi lintas lembaga demi keberlanjutan program pembangunan.
“Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut antara Ibu Irine Roba, pemerintah daerah, dan BWS Maluku Utara, demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan sumber daya air di masa depan,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berdampak langsung bagi masyarakat Maluku Utara.
