Jazirah Indonesia – Menjelang akhir tahun 2025, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pejabat eselon II, III, dan IV. Langkah ini ditempuh karena banyak pejabat dinilai memiliki kinerja yang belum optimal, bahkan masih bergantung pada arahan pimpinan tanpa menunjukkan inovasi maupun terobosan baru untuk kepentingan masyarakat.
“Evaluasi terhadap sejumlah pimpinan OPD kini sedang diproses administrasinya oleh BKPSDM, dan dijadwalkan selesai paling lambat 5 Desember,” ujar Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, saat ditemui di ruang rapat Wali Kota, Selasa (2/12/2025).
Wali Kota menegaskan, evaluasi tersebut murni dilakukan berdasarkan kinerja, kedisiplinan, serta komitmen terhadap pakta integritas yang telah ditandatangani para pimpinan OPD saat dilantik. Ia menegaskan tidak segan mengganti pejabat yang tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, target PAD seharusnya mencapai 100 persen, atau minimal 70–80 persen. Namun, realisasi PAD Kota Tidore sejauh ini masih berada di bawah target minimal tersebut.
“Saya akan pakai kaca mata kuda. Jadi saya tidak lagi mengutamakan soal perasaan, tetapi komitmen yang sudah dituangkan dalam pakta integritas. Lagipula jabatan bukanlah warisan yang harus dipertahankan mati-matian,” tegasnya.
Muhammad Sinen juga mengungkapkan bahwa banyak pejabat akan diganti karena rendahnya serapan anggaran tahun 2025, serta masih ditemukan ASN yang tidak disiplin menghadiri agenda resmi, termasuk rapat paripurna DPRD. Ia menyesalkan adanya pejabat yang menandatangani daftar hadir namun sebenarnya tidak mengikuti kegiatan.
“Banyak pejabat tidak hadir di agenda resmi, tapi tanda tangan daftar hadir justru diwakilkan. Ini perilaku yang tidak baik bagi ASN dan pasti akan saya evaluasi,” ujarnya.
Untuk pejabat eselon II, pergantian jabatan akan dilakukan melalui asesmen hanya pada posisi yang kosong, seperti di Dinas PMD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, serta BPKAD. Sementara pejabat lain hanya akan mengalami pergeseran tanpa asesmen.
“Saya berharap dukungan dari semua pihak, karena saya tidak ingin di masa kepemimpinan saya bersama Ahmad Laiman, para pejabat hanya bersantai tanpa tanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakat,” tandasnya.
