Pemkot Tidore Konsolidasikan Arah Pembangunan 2027 Lewat Forum Konsultasi Publik

Jazirah Indonesia – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027 dengan menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kegiatan yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, di Ruang Rapat Wali Kota, Kamis (8/1/2026) siang.

Sekda Ismail Dukomalamo yang membacakan sambutan Wali Kota Tidore Kepulauan menegaskan, penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 memiliki posisi strategis karena menjadi implementasi tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Selain itu, dokumen tersebut juga menjadi bagian penting dalam meletakkan fondasi transformasi pada periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.

“Dalam penyusunan dokumen RKPD ini, saya meminta pimpinan perangkat daerah, aparatur, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersikap antisipatif dalam menelaah target pembangunan. Setiap program harus dirancang secara akseleratif guna memitigasi berbagai kendala pembangunan, dengan tetap mengedepankan prinsip presisi perencanaan serta optimalisasi kemampuan fiskal daerah,” ujar Ismail.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Tidore Kepulauan, Ir. Saiful Bahri Latif, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum konsultasi publik merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan tahunan.

Tahapan ini dilaksanakan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD dan menjadi ruang pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

“Esensi konsultasi publik ini adalah menyatukan pandangan, menyelaraskan visi, serta menggali masukan yang konstruktif dari seluruh stakeholder guna menyempurnakan rancangan awal RKPD Tahun 2027, sekaligus memperkuat arah kebijakan pembangunan demi mewujudkan lompatan kemajuan bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” jelas Saiful.

Saiful menambahkan, peserta forum konsultasi publik tersebut melibatkan berbagai unsur, antara lain anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), para Asisten Sekda dan Staf Ahli Wali Kota, pimpinan OPD dan camat se-Kota Tidore Kepulauan, Kepala BPS Tidore, Rektor Universitas Nuku dan Universitas Bumi Hijrah, Ketua DPC APDESI Kota Tidore Kepulauan, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

banner 1100x500