Jazirah Indonesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp 783 miliar. Dana ratusan miliar itu melekat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah memaparkan, alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 yang mencapai Rp 783 miliar itu terdiri atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar lebih dari Rp 536 miliar dan Program Pengelolaan Pendidikan lebih dari Rp 222 miliar.
“Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp 22,6 miliar, Program Pengembangan Kebudayaan Rp 717 juta, Program Pengembangan Kesenian Tradisional Rp 1,2 miliar, serta Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Rp 365 juta,” ungkap Abubakar dikutip dari Haliyora, Rabu (4/2/2026).
Abubakar menekankan pentingnya transparansi anggaran agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu fokus utama kebijakan pendidikan 2026, lanjut Abubakar, adalah menekan angka putus sekolah yang masih tergolong tinggi di Maluku Utara. Pemerintah daerah juga menargetkan perluasan akses layanan pendidikan di berbagai wilayah.
“Dengan sumber daya yang ada, akses pendidikan harus semakin luas dan mutu pendidikan terus meningkat. Indikator anak tidak sekolah wajib kita kendalikan bahkan diturunkan,” ujarnya.
