Jazirah Indonesia – Pemerintah pusat membidik kawasan transmigrasi di Maluku Utara sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan baru. Kementerian Transmigrasi menyiapkan program pencetakan sekitar 10.000 hektare sawah baru, sekaligus mendorong penguatan infrastruktur, kepastian hukum lahan, dan industrialisasi di kawasan transmigrasi.
Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari evaluasi dan pengendalian sembilan kawasan transmigrasi yang tersebar di sejumlah kabupaten di Maluku Utara, mulai dari Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Morotai hingga Kepulauan Sula.
“Kami akan memastikan di setiap daerah transmigrasi tersedia lahan-lahan yang bisa dikerjasamakan untuk program cetak sawah baru sekitar 10 ribu hektare,” kata Viva kepada awak media di Ternate, Jumat (21/8/2026).
Menurut Viva, Kementerian Transmigrasi akan berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk memetakan lahan potensial sekaligus mendorong intensifikasi pertanian. Targetnya bukan sekadar membuka lahan baru, melainkan meningkatkan produktivitas kawasan transmigrasi agar mampu menjadi lumbung pangan Maluku Utara.
Program tersebut mendapat urgensi lebih besar karena kebutuhan pangan Maluku Utara masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, mengatakan sekitar 90 persen kebutuhan sembako Kota Ternate masih dipasok dari luar daerah. Kondisi ini membuat penguatan kawasan transmigrasi sebagai basis produksi pangan menjadi semakin penting.
“Karena itu, produktivitas kawasan transmigrasi harus terus dijaga dan ditingkatkan. Kita membutuhkan dukungan mekanisasi pertanian agar produksi pangan tetap berjalan di tengah pergeseran tenaga kerja ke sektor industri,” ujar Samsuddin.
Pergeseran tenaga kerja tersebut terjadi seiring ekspansi industri di sejumlah wilayah Maluku Utara, terutama Halmahera Tengah dan Pulau Obi. Tenaga kerja yang sebelumnya bergerak di sektor pertanian mulai terserap industri sehingga produktivitas lahan pertanian berpotensi ikut tertekan.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong mekanisasi pertanian agar produksi pangan tidak ikut kehilangan tenaga kerja. Dengan mekanisasi, lahan pertanian diharapkan tetap produktif meski sebagian tenaga kerja beralih ke sektor industri.
Viva mengatakan pengembangan kawasan transmigrasi tidak akan berhenti pada pencetakan sawah. Pemerintah juga menyiapkan penguatan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Kementerian Transmigrasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan kawasan transmigrasi.
“Terutama masyarakat yang ada di wilayah transmigrasi. Kita juga akan berupaya terus mendorong perkembangan ekonomi sehingga kesejahteraan sosial itu bisa meningkat bagi masyarakat,” katanya.
Pemerintah juga membidik kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan komoditas unggulan dan hilirisasi.
Viva mencontohkan pengembangan industri kelapa di Halmahera Utara. Komoditas kelapa tidak lagi sekadar dijual sebagai bahan mentah, tetapi mulai diarahkan menjadi produk bernilai tambah seperti coconut milk dan santan.
Pola serupa, kata dia, akan didorong di kawasan transmigrasi lain dengan mengembangkan komoditas hortikultura yang produksinya masih terbatas di Maluku Utara.
“Kita akan melakukan pemetaan agar tahun depan lebih mendetailkan program-program praktis yang memiliki efek domino bagi pertumbuhan daerah,” ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, Kementerian Transmigrasi menyatakan pembangunan kawasan akan diperkuat melalui tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Setelah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada 2025, kementerian berkomitmen mempertahankan kualitas pengelolaan anggaran pada 2026.
Pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran lebih dari Rp 900 miliar pada 2027 untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi.
Sekretaris Ditjen Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Nirwan Ahmad Helmi, mengatakan pembangunan kawasan harus dilakukan secara terpadu. Program yang disiapkan antara lain Transmigrasi Lokal, Karya Nusa, hingga penempatan Tim Ekspedisi Patriot dari sejumlah perguruan tinggi negeri.
Tim dari UGM, UI, Unpad dan ITS tersebut ditempatkan di 20 titik di Maluku Utara untuk memetakan potensi investasi, komoditas unggulan dan penguatan kelembagaan masyarakat di kawasan transmigrasi.
Di tengah ambisi menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pangan dan ekonomi baru, pemerintah juga menghadapi persoalan lama yaitu kepastian hukum atas tanah.
Pemerintah daerah mendorong penataan legalitas lahan transmigrasi, termasuk persoalan jual-beli dan alih kepemilikan lahan yang belum bersertifikat. Kepastian hukum dinilai penting agar masyarakat memiliki hak yang jelas sekaligus mencegah konflik pertanahan di kemudian hari.
Dari sisi konektivitas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara juga telah mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan melalui Dinas Kehutanan untuk pembangunan jalan penghubung kawasan transmigrasi di Halmahera Selatan.
Kepala Dinas Nakertrans Maluku Utara, Marwan Polisiri, mengatakan proposal pembangunan kawasan transmigrasi 2027 yang menghimpun usulan dari seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara telah disampaikan kepada Kementerian Transmigrasi.
Dengan paket kebijakan tersebut, pemerintah ingin mengubah wajah kawasan transmigrasi. Bukan hanya menjadi lokasi permukiman, kawasan itu diarahkan menjadi basis produksi pangan, pusat ekonomi baru, sekaligus pemasok kebutuhan masyarakat di tengah derasnya ekspansi industri Maluku Utara.
Namun, target 10.000 hektare sawah baru akan berhadapan dengan pekerjaan rumah yang tak kalah besar, yakni memastikan lahan tersedia, status hukumnya jelas, infrastruktur terbuka, tenaga kerja pertanian tidak terus tergerus industri, dan hasil produksi memiliki pasar serta rantai hilirisasi yang kuat. (*)
