Jazirah Indonesia – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya pada sektor pertanian jagung pakan ternak.
Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).
Rapat koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai daerah.
Rakor juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia dan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
Dalam arahannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi ke depan.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi untuk menjalankan strategi tahun 2026 agar lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Pada sisi hulu, Polri berperan sebagai fasilitator bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan terhadap perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya di Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani setempat mendapatkan akses kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara dalam paparannya menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga hasil panen. Polri memastikan jagung petani tidak dijual ke tengkulak dengan harga rendah dengan menggandeng Perum Bulog sebagai offtaker.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung, dengan target penyerapan 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mampu mendorong pembelian jagung sesuai standar HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” kata Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional.
Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri optimistis ekosistem pertanian jagung pakan ternak nasional dapat semakin kuat dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup petani jagung di Indonesia.
