Jazirah Indonesia – Menjelang bulan suci Ramadhan, Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan memperkuat langkah antisipasi lonjakan harga bahan pokok dengan merencanakan pemanggilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) serta sejumlah instansi terkait.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Abdurrahman Arsyad, mengatakan pemanggilan tersebut akan dilakukan sebelum Komisi II turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan, dalam rapat internal Komisi II disepakati perlunya penjelasan dari Perindagkop terkait kesiapan pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok selama Ramadhan. Fokus utama diarahkan pada upaya menjaga harga tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sebagaimana kesepakatan rapat internal, sebelum turun ke lapangan kami akan memanggil Dinas Perindagkop untuk memaparkan langkah-langkah pengendalian harga, khususnya bahan pokok strategis agar tidak melampaui harga yang telah ditetapkan,” ujar Abdurrahman.
Menurutnya, pengawasan akan difokuskan pada komoditas yang kerap mengalami kenaikan harga, seperti beras, minyak kelapa, dan telur. Komisi II berharap pengendalian harga benar-benar berjalan optimal serta tidak ditemukan pelanggaran di kios, toko, maupun pasar.
Dalam waktu dekat, lanjut Abdurrahman, Komisi II juga akan mengundang instansi terkait lainnya guna melihat secara menyeluruh strategi pengawasan distribusi dan mekanisme penjualan, terutama pada toko-toko yang berpotensi menjadi titik rawan praktik permainan harga.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Komisi II sempat menerima informasi terkait dugaan peredaran beras oplosan. Namun setelah dilakukan penelusuran ke sejumlah kios dan toko di delapan kecamatan, tidak ditemukan beras oplosan sebagaimana daftar yang diterima Komisi II.
“Alhamdulillah, hasil pengecekan di lapangan tidak menemukan beras oplosan sesuai dengan data yang kami terima,” katanya.
Selain beras, Komisi II turut menyoroti komoditas minyak kelapa dan telur yang biasanya mengalami kenaikan harga menjelang Ramadhan. Oleh karena itu, Komisi II mendorong Pemerintah Daerah untuk turun langsung ke pasar, kios, dan toko guna memastikan ketersediaan stok tetap aman.
Ia menegaskan, keterbatasan stok berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran. Untuk itu, Komisi II berharap Dinas Perindagkop memiliki data konsumsi masyarakat yang akurat sebagai dasar perencanaan stok, sehingga kebutuhan bahan pokok masyarakat dapat terpenuhi selama Ramadhan hingga Idul Fitri.
