Jazirah Indonesia – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang melesat 29,81 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Triwulan IV 2025. Angka ini tergolong sangat tinggi secara nasional, namun dinilai belum sepenuhnya inklusif.
Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, Sakop, mengatakan lonjakan pertumbuhan ditopang ekspansi sektor industri pengolahan dan pertambangan, terutama melalui program hilirisasi logam.
“Perekonomian Provinsi Maluku Utara kembali mencatatkan kinerja regional yang tinggi, yakni 29,81 persen (yoy) pada Triwulan IV Tahun 2025. Pertumbuhan ini ditopang kuat oleh ekspansi industri pengolahan dan pertambangan melalui program hilirisasi logam,” ujar Sakop dalam media briefing,” dikutip dari Haliyora, Rabu (25/2/2026).
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tersebut diiringi stabilitas makro yang relatif terjaga. Namun, tekanan inflasi perlu diwaspadai. Pada Januari 2026, inflasi tercatat 4,86 persen.
Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga lebih lanjut. Secara musiman, lonjakan permintaan barang dan jasa saat HBKN kerap memicu tekanan inflasi.
“Lonjakan permintaan selama HBKN berpotensi mempercepat laju inflasi, sehingga diperlukan langkah antisipatif agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Sakop.
Sejumlah indikator sosial menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara meningkat menjadi 72,52. Angka kemiskinan juga turun menjadi 5,59 persen.
Namun, Sakop menegaskan pertumbuhan ekonomi 29,81 persen itu belum sepenuhnya inklusif. Sejumlah indikator ketenagakerjaan dan sektor riil masih menghadapi tekanan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 4,44 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memang naik 0,44 persen, tetapi masih tergolong rendah. Di sektor riil, Nilai Tukar Petani (NTP) turun ke level 101,81 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) terkontraksi menjadi 102,67.
Artinya, pertumbuhan ekonomi berbasis industri pengolahan dan pertambangan belum sepenuhnya mengalir merata ke sektor pertanian dan perikanan.
Di sisi lain, rasio gini membaik ke angka 0,275, menandakan ketimpangan pendapatan relatif menyempit. Meski begitu, DJPb menilai diversifikasi struktur ekonomi menjadi kunci agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas.
“Dinamika indikator ekonomi ini menegaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi melesat tinggi, perhatian terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas. Diversifikasi struktur ekonomi menjadi kunci agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata,” ujar Sakop.
