Jazirah Indonesia – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan darurat bencana gempa bumi bermagnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara.
Rakor tersebut digelar bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI dan Menteri PMK melalui zoom meeting di ruang rapat Wali Kota, Kamis (2/4/2026).
Rakor ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, para Asisten Sekda, Kepala Pelaksana BPBD, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Laiman menyampaikan bahwa situasi pascagempa di wilayah Tidore Kepulauan relatif terkendali.
Berdasarkan laporan sementara, tidak terdapat korban meninggal dunia maupun luka-luka. Namun, sebagian warga yang tinggal di kawasan pesisir sempat dievakuasi, mayoritas secara mandiri.
“Saat ini terdapat beberapa rumah warga yang mengalami kerusakan, kurang dari sepuluh unit dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang.
Sementara data kerusakan sarana vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pendidikan masih dalam proses pendataan,” ujar Ahmad.
Ia juga menambahkan bahwa Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan mengalami retakan pada bagian dinding.
Meski demikian, pasien dan tenaga medis telah dievakuasi serta dalam kondisi aman. Standar operasional prosedur (SOP) evakuasi juga telah disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan lanjutan.
Sementara itu, Kepala BNPB RI, Suharyanto, menyampaikan apresiasi atas koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan dampak gempa.
“Kami memahami bahwa gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, sehingga kesiapsiagaan menjadi hal utama. Kami berkomitmen mendukung upaya pemerintah daerah dalam penanganan bencana ini,” ungkapnya.
Suharyanto menambahkan, pihaknya telah menerima laporan dari lapangan dan menilai situasi saat ini relatif terkendali. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan, dan BNPB siap memberikan bantuan apabila dibutuhkan.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam melakukan evakuasi warga serta penanganan dampak gempa bumi.
