Jazirah Indonesia – Empat fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa (17/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, dan dipimpin Wakil Ketua DPRD, Asma Ismail. Turut hadir Ketua DPRD Ade Kama, 21 dari 25 anggota DPRD, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, para asisten Sekda, staf ahli wali kota, pimpinan OPD, camat, serta insan pers.
Pandangan umum pertama disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Ardiansyah Fauji. Fraksi ini mengapresiasi rencana peningkatan pendapatan daerah pada 2027 menjadi Rp915,46 miliar atau naik 14,98 persen dibandingkan Rancangan APBD 2026.
Namun, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti komposisi pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer sebesar Rp825,86 miliar atau 90,21 persen. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp82,11 miliar atau 8,97 persen.
Untuk itu, pemerintah daerah didorong menyusun strategi peningkatan PAD melalui pemetaan potensi ekonomi, digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta evaluasi kinerja dan kontribusi badan usaha milik daerah.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan pentingnya penyesuaian komposisi belanja daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, khususnya terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dan alokasi minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen, dengan memperhatikan dasar perhitungan dan pengecualian yang berlaku.
“Pemerintah daerah perlu menyampaikan rincian pemenuhan kedua ketentuan tersebut, mengevaluasi belanja birokrasi yang kurang produktif, serta memperkuat penganggaran berbasis kinerja. Hasil efisiensi anggaran perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membiayai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Ardiansyah.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendukung penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM.
Fraksi ini juga meminta agar keterbatasan kapasitas fiskal tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah terhadap pemerataan pembangunan dan pemenuhan pelayanan dasar.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penanganan stunting, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembangunan infrastruktur jalan, serta penguatan konektivitas antarwilayah dan antarpulau.
Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Kasman Ulidam menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administratif yang memuat angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen kebijakan publik untuk menjawab persoalan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Fraksi PKB meminta pemerintah daerah memastikan belanja operasional sesuai kebutuhan sehingga tidak mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Sementara belanja modal diharapkan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta sarana pendukung ekonomi masyarakat.
Menurut Kasman, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari peningkatan kualitas pelayanan, ketersediaan infrastruktur, perluasan kesempatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan berikutnya disampaikan Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI) melalui juru bicara Yusuf Bahta.
Fraksi ini menilai Ranperda APBD 2027 beserta nota keuangannya merupakan bagian penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah.
Yusuf mengatakan, pembahasan APBD tidak cukup hanya berorientasi pada angka-angka anggaran, tetapi harus memastikan setiap rupiah yang direncanakan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi DKI meminta belanja daerah diarahkan pada prioritas pembangunan yang memiliki keterkaitan langsung dengan penurunan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, penanganan stunting, peningkatan capaian pendidikan, perluasan akses layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
“Pandangan umum Fraksi DKI ini disampaikan dan disetujui untuk ditindaklanjuti pada tahapan pembahasan. Kami berharap pembahasan yang dilakukan dapat menghasilkan APBD yang berkualitas, adil, dan berpihak kepada rakyat,” kata Yusuf.
Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Nasional Demokrat (ADEM) melalui juru bicara Alifandi Riski Cahya menekankan bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang menentukan arah pembangunan, kualitas pelayanan pemerintahan, pemerataan kesejahteraan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Fraksi ADEM meminta pembahasan APBD 2027 dilaksanakan secara cermat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat Kota Tidore Kepulauan.
Fraksi ini juga menekankan pentingnya keberpihakan anggaran kepada masyarakat di wilayah kepulauan dan pesisir, petani, nelayan, pelaku UMKM, kelompok rentan, serta masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur.
Alifandi menegaskan, keberhasilan APBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga kualitas pelaksanaan, efektivitas program, dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.
“Oleh karena itu, Fraksi ADEM berharap seluruh proses pembahasan Ranperda APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara terbuka, objektif, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya,” tandas Alifandi.
Berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan keempat fraksi tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam memberikan jawaban serta pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD.





