Jazirah Indonesia – Wacana pemekaran wilayah Sofifi menjadi DOB terus memicu respons beragam di tengah masyarakat. Kali ini, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen angkat suara dengan mempertanyakan kejelasan dasar aspirasi pemekaran tersebut.
Muhammad sinen mempertanyakan, jika ini merupakan keinginan dari Masyarakat Oba, maka ada jalurnya, ada kajiannya, ada Dokumennya, harus diajukan ke DPRD Kota Tidore Kepulauan.
Bicara DOB lanjutnya, merupakan proses politik, yang harus disetujui oleh DPRD sebagai representasi dari rakyat Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai pemilik wilayah.
“Persoalan DOB Sofifi ini, jangan hanya mengatasnamakan masyarakat Oba, prosesnya ini dari sisi mekanisme tidak memenuhi syarat, karena Sofifi itu wilayahnya Kota Tidore, “ kata Muhammad Sinen saat aksi Warga Masyarakat yang tergabung dalam Presidium Rakyat Tidore di Halaman Kedaton Kesultanan Tidore, Kamis (17/7/2025).
“Jika memang benar DOB ini merupakan keinginan dari Masyarakat Oba, maka ada jalurnya,” tambahnya.
Soal DOB kata Muhamamd Sinen merupakan proses politik, yang harus disetujui oleh DPRD sebagai representasi dari rakyat Kota Tidore Kepulauan.
Sepanjang itu tidak dilakukan, dan hanya diteriakkan di Pemerintah Provinsi Maluku Utara, ini bukan tuntutan.
“Saya menganggap bahwa ini bukan tuntutan dari masyarakat Oba, tetapi ada sekelompok orang tertentu yang ingin mengacaukan suasana Tidore, ”tandasnya.
Mantan Wakil Wali Kota Tidore dua periode ini kembali menegaskan jika memang itu betul-betul keinginan dari Masyarakat Oba, silahkan saja sesuai jalurnya.
“Kalau keinginan DOB Sofifi itu memenuhi syarat, silahkan pintu DPRD Kota Tidore Kepulauan terbuka lebar, namun saya sampaikan kepada yang terhormat Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri, saya mohon, kami masyarakat Tidore tidak meminta yang berlebihan, tetapi paling tidak, penghargaan negara terhadap Tidore itu harus ada,” tegasnya.
Muhammad Sinen juga mengatakan, apa yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap Papua itu sangat luar biasa, tetapi pemerintah pusat lupa, bahwa Papua masuk ke pangkuan NKRI itu lewat tentu lewat kontribusi Tidore.
Dia menekan hal tersebut sangat jelas dalam sejarah, dan sejarah ini menjadi jati diri sebagai anak bangsa, khususnya orang Tidore.
“Maka sekali lagi saya meminta kepada pimpinan tertinggi yang ada di Pusat, baik Presiden maupun Menteri Dalam Negeri, tolong dipertimbangkan secara baik, jangan hanya persoalan yang dituntut oleh segelintir orang yang tidak benar ini, menjadi malapetaka di kemudian hari,” tutupnya.
