oleh

Ketua PIM:  Ide Tunda Pilpres, Egois dan Bahayakan Demokrasi

Jazirah Indonesia – Ketua Dewan Pertimbangan Perkumpulan Indonesia Muda (PIM), Muhamad Suryawijaya menanggapi pernyataan salah seorang meneteri tentang penundaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan penundaan Pilpres itu berdalih pengusaha butuh waktu untuk pemulihan akibat pandemi Covid-19.

banner 1200x500

Alasan itu dinilai Muhamad Suryawijaya merupakan alasan yang egois, berbahaya bagi demokrasi, dan punya maksud buruk terhadap pemerintahan saat ini.

“Ide penundaan pemilu yang digulirkan salah seorang menteri memperlihatkan ketidakpahaman yang bersangkutan terhadap konstitusi negara. Untuk itu, Presiden Jokowi layak segera mengambil tindakan tegas kepada pejabat dimaksud,” ujar Suryawijaya, Rabu 12 Januari 2022, dilansir viva.

Suryawijaya menyebut  bahwa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pekan ini, rata-rata pelaku usaha berharap Pilpres 2024 ditunda. Dia mengatakan pelaku usaha masih harus menata dan memulihkan diri akibat pandemi Covid-19.

“PIM beranggapan usulan itu egois karena dua hal. Pertama, ini hanya mengakomodasi kepentingan kelompok pengusaha tertentu saja, alih-alih dunia usaha secara keseluruhan. Faktanya, penyelenggaraan pemilu selalu menjadi stimulus ekonomi bagi banyak pelaku usaha dan juga mendorong aliran uang dari atas ke bawah dalam berbagai bentuk,” katanya.

Dengan kata lain, lanjut Suryawijaya, pemilu adalah momentum yang  memaksa pemulihan ekonomi disertai oleh penguatan faktor redistributif.

Tanpa pemilu kata Dia,  pemulihan ekonomi akan hanya memperkuat pemusatan kapital pada lingkaran pengusaha yang memiliki akses kuat pada kekuasaan. Tak ada insentif politik kepada mereka untuk berbagi.

“Politik dan bisnis di Indonesia menunjukkan tren yang semakin de-coupling. Berkat rutinitas pilkada, Indonesia sudah terbiasa dengan penyelenggaraan pemilu. Pemilu bukan lagi peristiwa  “keramat” dan atau “berbahaya”, jadi tak usah didramatisasi,” tegasnya Surya.

Kedua lanjutnya, pemilu selalu menghadirkan harapan bagi masyarakat, menunda pemilu karena pengusaha masih butuh “menyusu” pada pemerintah merupakan sebuah aksi tak bermoral karena sama saja seperti membunuh harapan masyarakat.

Ini sekaligus unjuk diri untuk menegaskan bahwa pengusaha merupakan kasta istimewa yang harus dilayani rakyat dan pemerintah.

Komentar