oleh

Kehawatiran Suku Asli Penajam Paser di Tanah Leluhur

Jazirah Indonesia – Konsep IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur telah dijanjikan sebagai ibu kota yang berkelanjutan, dan memberi “perlindungan besar” kepada masyarakat adat.

Ini dikatakan seorang staf ahli dari Kantor Staf Presiden, Dia juga menyampaikan, Ini termasuk membuka ruang pada masyarakat untuk menyempurnakan ibu kota baru melalui peraturan presiden.

Meski itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan sejumlah NGO memperingatkan potensi konflik yang kemungkinan melibatkan 16.800 orang dari 21 masyarakat adat di sekitar IKN Nusantara.

Presiden RI Joko Widodo saat berada di titik nol lokasi pembangunan IKN Nusantara dengan¬† kegiatan menuang air dan menabur tanah dalam sebuah gentong besar yang dibawakan oleh 34 gubernur , Senin (14/3/2022), disebut sebagai simbol “Persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun ibu kota Nusantara.”

Bertepatan dengan kegiatan itu, melansir vva.co.id, Dahlia Yati dari Suku Paser Balik, penduduk asli setempat mengatakan, kedatangan Presiden Jokowi “Bukan sesuatu yang mengejutkan dan bukan juga hal yang menggembirakan.”

Kata Dahlia, saat ini patok-patok wilayah ibu kota sudah masuk perkampungan, menerobos tanah yang secara turun temurun mereka garap menjadi perkebunan.

“Lahannya orang tua, saudara, sekitar empat hektar, ada banyak juga [lahan] saudara-saudara di sekelilingnya lahan-lahan itu,” kata Dahlia.

Ia menambahkan, lahan yang diperoleh turun temurun itu berstatus “segel tanah” atau penguasaan lahan berdasarkan surat bermaterai yang diketahui oleh apartur desa.

“Lahan-lahan kami jangan dirambah lah,” kata Dahlia.

Kepala Suku Adat Paser Balik, Sabukdin memperkirakan di Kecamatan Sepaku – lokasi IKN Nusantara – terdapat sekitar 5000 – 6000 hektar lahan nenek moyang, yang belum mendapat sertifikat kepemilikan.

Lahan-lahan itu disebut Sabukdin sebagai satu-satunya “penopang hidup” karena “hutan kami habis, semua, mata pencarian ini habis.”

Ia berharap sebelum pembangunan ibu kota negara benar-benar dimulai, urusan kepemilikan lahan tersebut diperjelas, dengan berharap pemerintah memberikan surat-surat kepemilikan tanah kepada masyarakat adat.

“Tanggung jawab kita hanyalah mempertahankan tempat tinggal kami. Tempat kami bercocok tanam. Jangan sampai anak cucu saya itu tidak punya tempat tinggal,” kata Sabukdin, yang juga mengkhawatirkan jika itu tak diindahkan, “maka ini akan mengundang keributan”.

Suku Paser Balik merupakan bagian dari 21 komunitas masyarakat yang telah diverifikasi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Dari 21 komunitas masyarakat yang berada di kawasan IKN Nusantara ini, hanya “perwakilan 1-2 orang komunitas” yang dilibatkan dalam proses pembangunan karena “secara umum belum dilibatkan”.

Deputi Sekretaris Jenderal AMAN, Erasmus Cahyadi mengatakan, 21 komunitas masyarakat melaporkan total 30.000 hektar lahan adat mereka tumpang tindih dengan izin konsesi perkebunan dan pertambangan. Bahkan kata Dia, sebelum ada proyek IKN Nusantara.

“Tetapi, sebagian dari 30.000 [hektar] ini diprediksi, kalau kita lihat anggota AMAN yang 21 itu, sebagian itu masuk ke IKN,” kata Erasmus.

Jumlah masyarakat adat yang terverifikasi oleh AMAN setidaknya dalam satu komunitas berjumlah 200 keluarga, sehingga bisa diperkirakaan persoalan lahan ini akan melibatkan paling sedikit 16.800 jiwa.

Pilihan yang paling mungkin dilakukan, kata Erasmus, pemerintah melibatkan masyarakat adat dengan menawarkan kontrak kerja sama, bukan membeli lahan mereka.

“Kalau ganti rugi, hak atas tanahnya itu akan beralih. Tetapi kita kerja sama, atau kontrak. Maka itu tidak beralih. Masyarakat adat juga diharapkan akan mendapatkan, benefit dari proses itu,” kata Erasmus.

Sementara itu, Kepala Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Roni Septian mengutarakan kekhawatirannya tentang konflik yang akan terjadi di IKN Nusantara, yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

KPA mencatat selama 2021, terdapat 38 kasus konflik agraria yang berasal dari PSN. Jumlahnya meningkat 123, tahun sebelumnya yaitu 17 kasus.

Konflik agraria terkait PSN yang menjadi perhatian publik baru-baru ini adalah proyek pembangunan Bendungan Bener di wilayah Desa Wadas, Jawa Tengah. Dalam kasus ini lebih dari 60 warga sempat ditahan.

Roni Septian yang mewakili KPA serta AMAN, ELSAM, Walhi dan sejumlah LSM lain yang tergabung dalam Komite Nasional untuk Pembaruan Agraria “Menolak seluruh pembangunan IKN, dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menghentikan seluruh agenda pembangunan IKN demi kebaikan dan keselamatan masyarakat Indonesia.”

Bukan kota biasa ¬† Di sisi lain, Wandy Tuturoong, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden mengatakan konsep IKN Nusantara berbeda dari kota besar lainnya dengan apa yang ia sebut sebagai kota yang keberlanjutan “smart forest city”.

“Justru konsep forest city ini kan melindungi masyarakat adat, ketimbang pembangunan kota megapolitan yang akan mendatangkan puluhan juta orang,” katanya kepada BBC News Indonesia.

Pondasi dasar dari “smart forest city”, kata Wandy diantaranya meliputi nol penebangan hutan, penjagaan keanekaragaman hayati, rendah karbon, serta konservasi budaya dan masyarakat adat.

banner 1200x500

Komentar