oleh

Bagaimana Agar UMKM Naik Kelas

banner 1200x500

Jazirah Indonesia – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak dimintai masyarakat di Indonesia. Ditunjukan bahwa UMKM dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dari 60%.

Bisnis UMKM ini lebih kuat dalam menghadapi krisis global. Untuk bisa menghadapi pasar global memang tidaklah mudah, karena produk UMKM akan bersaing dengan produk negara lain.

Olehnya, menyiasatinya bisnis ini dibutuhkan  strategi yang tepat untuk mengembangkannya.  UMKM

Belakangan ini, UMKM melalui fase sulit selama pandemik, sehingga diharapkan bisa memperluas skala usahanya dengan memanfaatkan digitalisasi.

“UMKM perlu terus didorong untuk menggunakan platform digital untuk memperluas jangkauan usahanya. Digitalisasi dapat membantu menghemat anggaran untuk pemasaran”, kata Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta, Sabtu (25/6/2022).

Ini kata dia, untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan membuka peluang untuk mengembangkan produknya

Pandemi Covid-19 sudah mempercepat transformasi digital di Indonesia, termasuk bagi UMKM.

Melansir republika.co.id, kebijakan pembatasan sosial serta perubahan pola konsumsi masyarakat memaksaUMKM untuk mengubah operasional usaha dengan menggunakan platform digital untuk pemasaran.

Berdasarkan data penelitianCIPS,menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia setiap tahun selalu tumbuh.

Berdasarkan data APJII yang dirilis pada Juni 2022, tingkat penetrasi internet sudah mencapai 77,02 persen dan hampir 211 juta pengguna.

Penetrasi yang tinggi ini tentu perlu dimanfaatkan dengan baik karena pandemi memang memberikan akselerasi terhadap prosesdigitalisasi di semua sektor.

Sayangnya pengetahuan teknologi yang masih rendah, keterbatasan infrastruktur, dan tenaga kerja yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi masih menjadi kendala digitalisasi UMKM, demikian disebutkan dalam penelitian CIPS.

“Keragaman jenis UMKM juga membutuhkan intervensi yang tidak seragam supaya hasil yang diharapkan bisa tercapai,” tambahnya.

Penelitian CIPS merekomendasikan perlunya basis data yang andal dan diperbarui secara berkala untuk memetakan banyak bentuk UMKM untuk memberikan intervensi yang tepat.

Untuk mengatasi hal ini, kementerian dan lembaga pemerintah harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan swasta dan mengadopsi koregulasi atau pengaturan bersama.

Di mana ada pembagian tanggung jawab antara negara dan pemangku kepentingan swasta berbasis luas baik dalam pembuatan kebijakan maupun penegakannya.

Mengenali berbagai jenis dan kebutuhan UMKM sangat penting untuk intervensi kebijakan yang optimal dan tepat sasaran. Hal ini juga perlu didukung adanya basis data yang akurat.

Untuk lebih efektif, pihak swasta sepertipenyedia pasar online atau asosiasi bisnis harus terlibat dalam pembuatan dan penegakan kebijakan dengan menggunakan pendekatan co-regulation atau pengaturan bersama.

Pemangku kepentingan publik dan swasta perlu saling melengkapi satu sama lain untuk meningkatkan akurasi basis data UMKM.

Pemanfaatan digitalisasi untuk UMKM merupakan salah satu topik yang akan dibahas dalam pelaksanaan Digiweek 2022.

Konferensi ekonomi digital yang akan diselenggarakan oleh CIPS pada 26-28 Juli 2022 ini akan menampilkan sejumlah nama besar, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga para peneliti CIPS dan topik-topik yang relevan dengan perkembangan ekonomi digital.

Komentar