Jazirah Indonesia – Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe, mengatakan target 17.000 perumahan akan dibangun di IKN, dan dana untuk pembangunan ini berasal dari APBN dan swasta melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Untuk Surat Izin telah diberikn kepada 6 investor yang akan menggarap proyek hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN Nusantara senilai Rp47 triliun.
“Untuk yang perumahan target 17.000 [untuk ASN] dari pemerintah kan untuk membangun itu Rp9,4 triliun. Ada 5 perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip, 6 sebetulnya, tapi yang 1 belum bisa diekspos,” kata Dhony kepada wartawan di DPR RI, dikutip bisnis.com, Selasa (4/4/2023).
Sementara 5 perusahaan yang mulai menanamkan modalnya yakni PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA). Perusahaan tersebut akan mulai membangun 6 menara rumah susun senilai Rp1,67 triliun.
Selain itu, ada Konsorsium Nusantara (CCFG Corp dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara) dengan investasi sebesar Rp30,8 trilliun unutk membangun 60 menara rusun.
Selanjutnya, Korean Land and Development 23 unit menara rusun senilai Rp8,65 triliun, konsorsium PT Perintis Triniti Properti Tbk. (Triniti) menanamkan modal Rp1,8 triliun untuk mengerjakan 7 tower dan PT Nindya Karya (Persero) mengucurkan investasi Rp1,42 triliun untuk membangun 8 tower.
1 investor lainnya disebutkan belum dapat diungkap ke publik. Namun Dhony menyebut investor tersebut kemungkinan merupakan konsorsium lokal dan asing. Jumlah total investasi dari 6 perusahaan disebutkan mencapai Rp47 triliun.
“Ini sudah hampir Rp50 triliun [dari KPBU] nilai investasinya untuk perumahan saja. Iya, sekitar Rp47 triliun [dari 6 perusahaan],” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan total biaya yang dibutuhkan untuk membangun 16.990 unit rumah ASN mencapai Rp51,4 triliun.
Perinciannya, pemerintah akan mengucurkan dana dari APBN Rp9,4 triliun untuk membangun 2.585 unit rumah ASN di 2023.
Sebanyak 9.295 unit rumah ASN lainnya direncanakan dibangun melalui skema KPBU dengan estimasi biaya sebesar Rp35,8 triliun.
Selain itu, untuk pembangunan 5.110 unit rusun, pemerintah perlu mengajak investasi swasta atau pengembang perumahan dengan estimasi biaya sebesar Rp6,2 triliun.
Pemerintah saat ini tengah menggodok rencana perpindahan 16.990 ASN, TNI, dan Polri ke IKN tahap pertama pada 2024.
Komentar