Jazirah Indonesia – Pemerintah belakangan ini sedang membahas masalah perpanjangan pengelolaan PTFreeportIndonesia (PTFI).
PTFI dipandang pemerinhtah, dari tahun ke tahun semakin membaik, ditambah lagi sebanyak 51 persen PTFI kini sudah dimiliki Indonesia.
Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dalam laporan Freeport kepada pemerintah, pada 2024 itu potensi utang BUMN dalam mengambil alih Freeport kemungkinan akan lunas pada 2024.
“Ada dua syarat yang ditawarkan terkait perpanjangan kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) di tambang Grasberg, Papua, ” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/4/2023).
Syarat pertama lanjutnya, yaitu penambahan saham pemerintah sebanyak 10 persen menjadi 61 persen dan kedua, yakni pembangunan smelterdi Papua.
“Pemerintah sedang memikirkan untuk melakukan perpanjangan. Hanya saja dengan penambahan saham, pemerintah akan menambah saham kurang lebih 10 persen,” kata Bahlil usai memaparkan realisasi investasi kuartal I 2023.
Sebagai bagian kesepakatan divestasi saham PTFI kepada Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (Persero) atau MIND ID pada 2018, PTFI telah mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha.
Hal itu disuktikan dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2×10 tahun hingga 2041.
Meski begitu, PTFI mengidentifikasi potensi sumber daya mineral di tambang Grasberg masih dapat dimonetisasi hingga lebih dari 2041.
Terkait syarat kedua yaitu pembangunan smelter di Papua, lanjutnya, sebagai putera Papua, menurutnya pembangunan smelter diPapuamerupakan bentuk keadilan dan pemerataan ekonomi bagi warga setempat.
Bahlil menjelaskan pertimbangan pemerintah untuk memberikan perpanjangan pengelolaan bagi Freeport salah satunya karena untuk menjaga agar produksi tambang tidak menurun.
Produksi konsentrat Freeport per tahun mencapai 3 juta ton. Sebanyak 1,3 juta ton diolah di smelter lama dan sisa 1,7 juta ton akan diolah di smelter baru mereka yang saat ini tengah dibangun di Gresik, Jawa Timur.
“Konsentrat ini akan habis di 2035, itu sudah mulai menurun produksinya karena cadangannya mulai habis. Cadangan sekarang yang mereka produksi itu hasil eksplorasi tahun 90an,”jelas Bahlil.
Dia juga mengatakan, eksplorasinya itu butuh 10-15 tahun. Kalau tidak kita perpanjang sekarang, maka di 2035 itu dapat dipastikan sampai 2040 Freeport tutup,” jelas dia.
Bahlil mengatakan, jika Freeport tutup, Indonesia bisa rugi. Itu karena kini 51 persen sahamnya milik pemerintah.
Menurutnya, dengan nilai valuasi Freeport saat ini yang telah mencapai 20 miliar dolar AS, maka Indonesia sudah mengantongi untung sekitar 10 miliar dolar AS atau Rp150 triliun dengan kepemilikan saham 51 persen. “Masa kita aset begini mau kita matikan?” katanya.
Dia memastikan perpanjangan pengelolaan Freeport akan menguntungkan bagi Indonesia karena saat ini 98 persen karyawannya merupakan anak bangsa.
“Bukan kita berikan perpanjangan kepada orang lain tapi perpanjang diri kita sendiri karena ini punya kita kok bukan punya orang lain,” tandasnya.
Diapun mengaku sudah mulai membicarakannya dengan pihak Freeport.
Komentar