Jazirah Indonesia – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya mengklaim, realiasi APBD tahun 2023 dari Januari hingga Mei terealisasi sebesar 100 persen. Realisasi ini dihitung sesuai dengan total penerimaan daerah yang tercatat sebesar 23 persen dari target.
“Penyerapan anggaran saat ini disesuaikan dengan penerimaan daerah yang masuk di kas daerah sebesar 23 persen,” ungkap Ahmad Purbaya, Minggu (11/6/2023).
Disisi lain, untuk realisasi belanja daerah dipastikan telah terealisasi sebesar 22 persen. Angka itu dihitung berdasarkan medio Januari-Mei 2023. Dengan demikian, penyerapan anggaran hampir 100 dari penerimaan yang masuk ke kas daerah.
“Ini membuktikan bahwa BPKAD tidak berniat menahan belanja daerah. Beberapa belanja OPD belum bisa direlaisasikan karena penerimaan daerah belum maksimal,” jelasnya.
Mantan Kepala Inspektorat Malut ini mengaku, saat ini BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memaksimalkan sektor pendapatan, bahkan Bappenda juga cukup maksimal menggenjot sektor pajak daerah.
Meski begitu, OPD penyumbang sektor pendapatan juga harus berkolaborasi bersama Bapenda, sehingga target pendapatan daerah bisa tercapai.
“Pengeluaran dan pendapatan harus sejalan, jangan biarkan pendapatan berjalan sendiri. Intinya, jika penerimaan daerah maksimal, maka sudah pasti belanja daerah juga lancar, karena tidak mungkin jika penerimaan turun kemudian belanja naik,” tandasnya.
BPKAD, lanjut Purbaya, terus berupaya membuat keseimbangan antara penerimaan dan belanja daerah, sehingga siklus keuangan bisa berjalan normal.
“BPKAD tidak ada niat menahan proses pencairan anggaran, tapi BPKAD berupaya memaksimalkan sektor penerimaan dan belanja daerah yang seimbang,” pungkasnya.
Komentar