Jazirah Indonesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah membentuk tim guna melakukan investigasi terkait penyebab banjir di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara, Fachrudin Tukuboya mengatakan, untuk menginvestigasi penyebab banjir yang melanda Halteng pada Sabtu (20/7) lalu, pihaknya membutuhkan waktu lama.
“Tim sudah dibentuk untuk melakukan investigasi, jika dari hasil temuan ada masalah, perusahaan (IWIP) akan diberikan sanksi tergantung masalahnya, sanksinya itu bermacam-macam,” kata Fachrudin, Rabu (24/7/2024).
Menurutnya, soal pemberiaan sanksi adalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Kata dia, daerah hanya menyiapkan hasil investigasi di lapangan kemudian dilaporkan melalui Gubernur ke KLH.
“Pemprov juga sarankan kepada pihak perusahaan agar segera mengurangi produksi agar menghindari angka kerusakan lingkungan,” desak Fachrudin.
Sebagai informasi, musibah banjir di Kabupaten Halmahera Tengah pada pekan lalu menyebabkan ribuan rumah di daerah tersebut tergenang air. Banjir setinggi hampir dua meter itu merusak rumah, perkebunan, hingga fasilitas umum.
Sejumlah elemen menilai, banjir di Halteng akibat rusaknya lingkungan dan pembukaan lahan baru yang dilakukan perusahaan tambang yang bercokol di daerah tersebut. Yang terbaru, banjir juga menyapu areal tambang milik PT, IWIP yang mengakibatkan rumah-rumah penduduk di sekitar tambang tergenang banjir pada Selasa (23/07) kemarin. Banjir susulan ini diduga jebolnya tanggul penahan banjir milik perusahaan tambang itu pada Selasa kemarin.
