Jazirah Indonesia – Fraksi Fraksi DPRD Kota Tidore Keplauan menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Tahun 2025.
Penyampaian Pandangan Umum ini melalui Rapat Paripurna ke-12 masa persidagan I DPRD Kota Tidore, berlangsung di Gedung DPRD Kota Tidore, Rabu (20/11/2024).
Paripurna dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota, beserta Pimpinan OPD.
Empat Fraksi DPRD Kota Tidore yang menyampaikan pandangan umum yakni, Fraksi PDIP, PKB, DKI dan ADEM.
Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, H. Ade Kama saat memimpin rapat paripurna ini menjelaska, sesuai tata tertib DPRD, fraksi-fraksi DPRD akan menyampaikan Pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan.
Semua fraksi secara umum menyatakan menerima dan Menyetujui Ranperda tentang APBD 2025 untuk ditindaklanjuti.
Sedangkan Fraksi ADEM atau Gabungan dari Partai PAN dan Nasdem, memberikan beberapa catatan.
Fraksi ADEM melalui juru bicara Hasanudin Fabanyo menyampaikan bahwa Pendapatan Daerah pada RAPBD Kota Tidore 2025, ditargetkan sebesar 1 Trilyun 83 milyar 357 juta 902 ribu 374 rupiah.
Dari target tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar 73 miliar 288 juta 127 ribu 374 rupiah dan target pendapatan transfer pemerintah pusat dianggarkan sebesar 989 miliar 87 juta 571 ribu rupiah.
“Itu artinya 99 persen anggaran Kota ini berasal dari transfer pemerintah pusat ke daerah sedangkan PAD hanya berkontribusi 1 persen,” jelasya .
Menurut Fraksi ADEM Kebijakan pemerintah masih difokuskan untuk peningkatkan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan pemulihan ekonomi serta penanganan inflasi daerah.
“Kami ingin mengingatkan kepada Walikota dan Seluruh SKP agar menelaah dengan cermat setiap kebijakan yang akan diambil. Kita semua bertanggungjawab untuk memastikan kota ini tumbuh, maju dan berkembang,” kata Hasanudin.
“Oleh sebab itu, kebijakan Pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Rancangan Pembangunan sambung Hasanudin, harus berorientasi pada peningkatan sarana prasaran pendukung sektor pertanian, sektor perikanan, sektor UMKM dan sektor jasa.
“Ini agar masyarakat merasakan dampak dari pembangunan. Disisi lain, seluruh kebijakan harus berkontribusi mendorong peningkatan pendapatan asli daerah,” ucapnya.
Hasanudin menyampaikan, target PAD masih sangat rendah, untuk itu pihaknya meminta Bapenda harus lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan langkah strategis tata kelola retribusi dan pajak.
“Proses optimalisasi penadapatan asil daerah melalui pungutan retribusi dan pajak daerah harus dipastikan tidak memberatkan Masyarakat, “tambahnya.
Selain itu, Fraksi ADEM mengharapkan ada skema kebijakan terkait pemulihan ekonomi dan penanganan inflasi daerah, perlu dikongkritkan dalam program dan kebijakan.
“Hal ini harus menjadi atensi bersama kita smua agar memastikan proses penyelesaian permasalahan-permasalahan yang bersifat urgen dapat dijadikan skala prioritas dan terselesaiakn,”harapnya.
Sebelum menutup rapat, Ketua DPRD H. Ade Kama meningatkan, setelah mengikuti penyampaian Pandangan Umum ini, selanjutnya akan ada penyampaian tanggapan Wali kota.
