Jazirah Indonesia – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan 2021 – 2026 rupanya baru terealisasi 40 persen hingga akhir 2024.
Hal itu diakui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tidore Kepulauan, Saiful Bahri Latif dalam laporannya pada kegiatan konsultasi publik RKPD tahun 2026 di aula Nuku kantor Wali Kota Tidore, Senin (30/12/2024).
“Capaian RPJMD baru sekitar 40 persen. Memang ini baru 4 tahun, dari 2021 sampai 2024, dilihat dari capaiannya hal itu sangat miris,” kata Saiful.
Saiful kepada wartawan mengatakan, realisasi RPJMD yang masih jauh dari target itu menjadi pekerjaan rumah yang kedepannya tidak boleh terulang lagi.
“Ini menjadi pelajaran bagi kami, bahwa target RPJMD itu masih jauh dari yang diharapkan,” katanya.
Adapun kendala yang menyebabkan realisasi RPJMD tidak maksimal kata Saiful, yaitu karena persoalan anggaran dan fokus alokasi.
“Yang utama juga adalah soal penganggaran. Dan yang kedua mungkin fokus kita,” jelasnya.
Saiful mengungkap pada tahun 2023, Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tidak optimal mengakomodir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Antara KUA PPAS dan RKPD jaraknya sangat jauh. Itu catatan dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) untuk evaluasi kita,” katanya.
Bahkan kata dia, yang termuat dalam KUA PPAS hanya sekitar 50 persen yang mengakomodir muatan dalam RKPD.
“Misalnya di RKPD itu Rp1 triliun, yang termuat di KUA PPAS itu hanya Rp500 miliar,” jelasnya.
Menurut Saiful, salah satu dimensi yang digunakan dalam indeks penilaian pengelolaan keuangan daerah adalah kesesuaian antara RKPD dan KUA PPAS.
“Sehingga RKPD kita belum mendapat predikat baik, masih banyak catatan dari Kemendagri,” katanya.
Olehnya itu kata dia, forum konsultasi publik ini menjadi penting dalam menyiapkan pelaksanaan visi-misi pemerintahan baru nanti.
Ia berharap agar para OPD memberikan masukan dan pembobotan demi maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD maupun RPJMD.
“Karena tahun 2026 nanti adalah tahun transisi, yakni Wali Kota terpilih akan memulai program-program di tahun 2026,” tandasnya.
