Jazirah Indonesia – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, dalam meningkatkan pendapatan Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Guru yang bertugas di pelosok.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore, Ardiansyah Fauji, saat diconfirmasi baru-baru ini. Menurutnya, apa yang disampaikan Wali Kota Tidore tentang peningkatan kesejahteraan Nakes dan Guru di pelosok, merupakan kebijakan yang luar biasa dan patut diapresiasi.
“Kami sangat setuju dengan pak Wali. Untuk itu, pada pembahasan APBD tahun 2026, akan menjadi perhatian Komisi III, sehingga porsi anggaran bagi Nakes dan Guru di wilayah Oba akan kita tingkatkan,” ujarnya.
Ardian mengaku, selama ini banyak petugas Nakes dan Guru yang ditempatkan di pelosok, seperti di Kecamatan Oba Selatan, banyak yang tidak betah dan mau dipindahkan untuk bekerja di dalam Kota atau di bagian Pulau Tidore.
“Langkah yang dilakukan Wali Kota ini sangat inovatif, karena dengan adanya peningkatan kesejahteraan, tentu alasan-alasan untuk dipindahkan mungkin sudah tidak lagi menjadi keluhan bagi petugas Nakes dan Guru di pelosok,” tambahnya.
Sementara terkait dengan peningkatan pendapatan kata Ardian, akan dihitung berdasarkan tingkat kemahalan barang dan jasa, serta tingkat kesulitan di wilayah pelosok, yang tidak sebanding dengan situasi dalam Kota.
“Kalau soal pelayanan dengan mengutamakan KTP, itu sudah mulai baik di setiap puskesmas. Namun kami sepakat bahwa setiap orang sakit harus diutamakan pelayanannya terlebih dahulu, sembari menyesuaikan dengan administrasi, bukan mengutamakna administrasi dan mengabaikan pelayanan,” tandasnya.





![Pupuhan tenaga honorer PUPR Malku Utara lakukan aksi di depan kantor Dinas PUPR Malut.[Foto. Ist.]](https://jazirah.id/wp-content/uploads/2024/04/4-1-300x178.jpg)

![Walikota Tidore Kepulauan Capt. H. Ali Ibrahim, MH menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna ke 4 Masa persidangan II Tahun 2023-2024 tentang Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Tidore [Foto. Ist.]](https://jazirah.id/wp-content/uploads/2024/04/6-300x178.jpg)
![Rapat Koordinasi Ombudsman RI Perwakilan Malut dengan Pemda Tidore terkait rencana kegiatan Ombudsman Baronda "Bacarita Ombudsman di Desa dan Expo Layanan Publik. ]Foto. Ist.]](https://jazirah.id/wp-content/uploads/2024/04/5-1-300x178.jpg)
