Jazirah Indonesia – Front Mahasiswa Maluku Utara Pro Warga Maba Sangaji (Format-Praga) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025).
Dalam aksinya, para mahasiswa mendesak Kejagung untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan di Halmahera Timur serta mengaudit aktivitas pertambangan yang ada.
Koordinator aksi, Arifin Sangaji, menyampaikan bahwa operasi perusahaan tambang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, penguasaan tanah adat, serta kriminalisasi terhadap warga.
“Kejagung jangan hanya berdiam diri. Kami meminta agar segera turun ke lapangan, melakukan audit menyeluruh terhadap aktivitas tambang,” tegas Arifin Sangaji.
Menurut pendemo, tuntutan ini bukanlah reaksi sesaat, melainkan bentuk solidaritas terhadap masyarakat adat Maba Sangaji. Mereka menilai, hingga kini sebagian warga masih saya
Mahasiswa juga menyoroti bahwa keberadaan tambang tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menimbulkan konflik sosial yang bersifat larut-larut.
Oleh karena itu, mereka mendesak Kejagung untuk mengawasi secara langsung sidang kasus masyarakat adat Maba Sangaji di Pengadilan Negeri Soasio, Tidore Kepulauan.
Harapan mereka, proses hukum berjalan terbuka, bebas dari intervensi, serta transparan, tanpa intervensi, dan berpihak pada keadilan substantif.
Aksi damai tersebut kemudian ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap serta penyerahan dokumen tuntutan kepada perwakilan Kejagung.
“Kami juga menuntut Kejaksaan Agung dan Mabes Polri untuk mengusut potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai hampir Rp10 triliun akibat aktivitas pertambangan.
Ia menambahkan, kondisi ini menunjukkan ketidakadilan. Masyarakat yang mempertahankan ruang hidup justru diperlakukan sebagai ancaman, sedangkan perusahaan perusak lingkungan malah dilindungi.
