Jazirah Indonesia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengusulkan proyek infrastruktur berupa pembangunan dan perbaikan jembatan ke pemerintah pusat. Usulan ini disampaikan menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat virtual bersama seluruh gubernur di Indonesia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara Samsudin A. Kadir, mengatakan, isu utama yang dibahas di dalam rapat virtual itu terkait akses transportasi bagi anak sekolah yang dinilai masih terkendala di sejumlah daerah, khususnya lokasi yang membutuhkan jembatan penyeberangan.
“Anak sekolah yang tinggal di seberang kali atau sungai dan harus menyeberang setiap hari diminta untuk segera dipetakan. Daerah diminta mengusulkan titik jembatan yang perlu dibangun maupun diperbaiki,” kata Sekda Malut Samsudin A. Kadir, dikutip dari Haliyora.id, Jumat (28/11/2025).
Menurut Samsuddin, Pemprov Malut sejauh ini telah menginventarisasi 23 titik prioritas yang tersebar di 10 kabupaten/kota, kecuali Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. “Kita masih menunggu informasi tambahan dari kabupaten/kota apakah ada titik yang terlewatkan atau belum terdata,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Malut akan kembali menggelar rapat bersama pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan kelengkapan data sebelum batas pengusulan. “Tugas kita hanya mengusulkan, tidak ada batasan jumlah. Setelah usulan masuk, tim dari kementerian akan turun langsung melakukan pengecekan di lapangan,” ujarnya.
Samsudin juga menyebutkan bahwa batas akhir pengusulan adalah 4 Desember 2025, dan seluruh proyek jembatan tersebut akan dibiayai melalui APBN.
