Jazirah Indonesia – Wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat dalam diskursus politik nasional. Isu ini mengemuka seiring evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang dinilai menyisakan berbagai persoalan, mulai dari biaya politik tinggi hingga konflik horizontal di masyarakat.
Di satu sisi, pemilihan kepala daerah oleh DPRD dianggap sebagai solusi untuk menekan berbagai dampak negatif pilkada langsung. Namun di sisi lain, skema ini dinilai berpotensi menggerus hak politik rakyat dan membuka ruang praktik transaksional di lembaga legislatif daerah.
Alasan Mendukung Pemilihan oleh DPRD
Kelompok yang mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD berargumen bahwa mekanisme tersebut dapat menekan biaya politik yang selama ini membebani negara dan peserta pilkada. Pilkada langsung membutuhkan anggaran besar, baik dari APBD maupun biaya kampanye yang dikeluarkan kandidat, yang sering kali berujung pada praktik politik uang.
Selain itu, pendukung skema ini menilai pemilihan melalui DPRD dapat meminimalkan konflik horizontal di masyarakat. Kontestasi langsung kerap memecah belah warga hingga tingkat akar rumput, bahkan memicu gesekan sosial yang berkepanjangan pasca pemungutan suara.
Pemilihan oleh DPRD juga dianggap mampu menghasilkan kepala daerah yang lebih fokus bekerja, karena tidak dibebani oleh ongkos politik yang besar. Dengan demikian, risiko korupsi untuk mengembalikan modal politik dinilai dapat ditekan.
Alasan Menolak Pemilihan oleh DPRD
Di sisi lain, penolakan terhadap pemilihan kepala daerah oleh DPRD berangkat dari kekhawatiran akan berkurangnya kedaulatan rakyat. Pilkada langsung dipandang sebagai perwujudan hak demokratis warga negara untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Kritikus skema ini juga menilai pemilihan oleh DPRD berpotensi membuka ruang lobi politik tertutup dan transaksi kekuasaan. Dalam praktiknya, proses pemilihan dapat lebih mudah dipengaruhi oleh kepentingan elite dan partai politik, sehingga mengurangi akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat.
Selain itu, legitimasi kepala daerah hasil pilihan DPRD dikhawatirkan lebih lemah dibandingkan hasil pilihan langsung rakyat. Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan daerah dan kepercayaan publik terhadap pemimpin terpilih.
Mencari Titik Temu
Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah sejatinya mencerminkan tantangan dalam memperkuat kualitas demokrasi lokal. Baik pilkada langsung maupun pemilihan oleh DPRD memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.
Sejumlah pihak mengusulkan jalan tengah, seperti memperketat regulasi pilkada langsung, menurunkan biaya politik, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Dengan demikian, hak pilih rakyat tetap terjaga tanpa mengabaikan efisiensi dan stabilitas pemerintahan.
Pada akhirnya, keputusan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah harus mempertimbangkan kepentingan demokrasi, efektivitas pemerintahan, serta kondisi sosial politik masyarakat. Yang terpenting, sistem apa pun yang dipilih harus mampu menghadirkan pemimpin daerah yang berintegritas, berpihak pada rakyat, dan mampu mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.
