Jazirah Indonesia – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menyampaikan pentingnya langkah cepat dan terukur dalam mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok di daerah.
Upaya ini disampaikannya termasuk memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap terjaga di tengah potensi kenaikan sejumlah komoditas.
Penegasan itu disampaikan Ahmad Laiman, saat memimpin rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait langkah konkret tahun 2026 serta pelaksanaan cadangan pangan, di ruang rapat Wali Kota, Kamis (16/4/2026).
Ahmad Laiman mengatakan, kenaikan harga pada beberapa komoditas di Kota Tidore mulai terlihat sehingga perlu langkah antisipatif agar dampaknya tidak terlalu membebani masyarakat.
“Kita punya lahan yang begitu luas. Saya minta kepada dinas terkait untuk saling berkoordinasi sehingga kita dapat memanfaatkan para petani di Kota Tidore Kepulauan untuk mengolah lahan yang ada, menanam berbagai komoditas seperti cabai, tomat, dan sayur-sayuran guna membantu kebutuhan pangan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk memanfaatkan pekarangan rumah maupun lahan kosong sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.
“Mari kita sama-sama memanfaatkan pekarangan rumah maupun lahan kosong untuk bercocok tanam, baik itu sayur, cabai, dan tomat agar kebutuhan pangan dapat terpenuhi dengan baik,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Tidore Kepulauan, Samsul Bahri Ace, dalam paparannya menyampaikan bahwa TPID Tidore secara aktif mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri setiap pekan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
Ia menjelaskan, terdapat sembilan langkah konkret yang menjadi fokus pengendalian inflasi daerah, di antaranya pemantauan harga dan stok, rapat teknis TPID, menjaga pasokan bahan pokok, operasi pasar murah, inspeksi ke pasar dan distributor, koordinasi dengan daerah penghasil, pencanangan gerakan menanam, hingga realisasi belanja tak terduga seperti bantuan transportasi.
“Sembilan langkah ini menjadi pedoman seluruh OPD teknis dalam mengeksekusi program pengendalian inflasi. Fokus intervensi diarahkan pada komoditas bergejolak dan bantuan distribusi agar harga di tingkat konsumen tetap terkendali,” kata Samsul.
