Jazirah Indonesia – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menegaskan komitmen menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat terkait efisiensi belanja negara.
Ini disampaikan Muhammad Sinen dalam Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian Catatan dan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Rabu (29/4/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Kama dan dihadiri 19 dari 25 anggota DPRD, Forkopimda, para asisten, staf ahli, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam pidatonya, Wali Kota menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk menyelaraskan kebijakan dengan Pemerintah Pusat, khususnya terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja negara.
“Kebijakan efisiensi anggaran 2025 merupakan langkah berani dan krusial untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih sehat. Kunci keberhasilannya terletak pada transparansi, pengawasan ketat, dan kemampuan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola keuangan serta memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, efisiensi anggaran bukanlah penghambat pembangunan, melainkan momentum untuk berinovasi.
Wali Kota yang juga mantan Wakil Wali Kota dua periode itu mengakui, kebijakan efisiensi berdampak pada aktivitas pemerintahan dan pembangunan di awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029.
Karena itu, pemerintah daerah akan mengidentifikasi kembali prioritas pembangunan yang memiliki efek domino terhadap perekonomian lokal.
Langkah strategis yang akan ditempuh antara lain melakukan pemetaan ulang program prioritas dengan fokus pada sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi daerah.
Penguatan infrastruktur pendukung di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan PAD.
Selain itu, efisiensi belanja juga akan diformulasikan secara proporsional guna memperkuat jaring pengaman sosial serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah memastikan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap berjalan optimal di tengah pengetatan anggaran.
Menutup pidatonya, Wali Kota mengajak seluruh pihak menjadikan kebijakan efisiensi sebagai momentum untuk membangun struktur keuangan daerah yang lebih sehat, transparan, dan tangguh.
“Dengan komitmen bersama, saya optimistis Kota Tidore Kepulauan mampu mencapai target pembangunan meski di tengah keterbatasan fiskal, menuju visi daerah yang aman, nyaman, ramah, maju, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, rekomendasi DPRD yang disampaikan juru bicara Sarmin Mustari mencakup berbagai sektor strategis.
Di sektor pendidikan, DPRD mendorong audit internal dan pemerataan akses belajar. Di sektor kesehatan, direkomendasikan transformasi program penanganan stunting serta audit kinerja layanan.
Untuk sektor tenaga kerja, DPRD mengusulkan pembaruan kurikulum pelatihan serta pengembangan platform digital “Tidore Karir” sebagai sistem informasi ketenagakerjaan.
Sementara di sektor sosial, direkomendasikan restrukturisasi program KUBE, validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga transformasi bantuan sosial menuju kemandirian.
Di sektor pertanian dan perikanan, DPRD mendorong peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penguatan koperasi nelayan guna menjamin ketersediaan BBM, operasional, dan kebutuhan logistik.
“Rekomendasi juga menyasar sektor ekonomi kreatif dan koperasi, perencanaan dan keberlanjutan, hingga tata kelola. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari output, tetapi juga outcome yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Sarmin.
