Jazirah Indonesia – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi daerah pada April 2026 masih berada dalam kategori stabil. Namun pemerintah mengingatkan adanya potensi tekanan harga akibat kondisi ekonomi global dan distribusi bahan bakar minyak yang belum sepenuhnya normal.
Berdasarkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate, inflasi Maluku Utara tercatat sebesar 2,03 persen secara year on year (yoy). Nilai IHK meningkat dari 110,68 pada April 2025 menjadi 112,93 pada April 2026.
Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan capaian inflasi tersebut masih berada dalam batas aman. Meski begitu, pemerintah daerah diminta tetap memperkuat langkah pengendalian harga.
“Angkanya kita dalam posisi stabil. Sangat bersyukur kira-kira begitu, tapi ini tidak boleh membuat kita lengah karena inflasi terus berjalan,” kata Sarbin usai menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Maluku Utara di Bela Hotel, Jumat (8/5/2026).
Sarbin mengatakan pengendalian inflasi harus dilakukan melalui operasi pasar dan inspeksi mendadak di pasar tradisional. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat ketahanan pangan dengan mendorong masyarakat kembali bercocok tanam dan berkebun.
Menurut dia, sektor pangan menjadi salah satu penopang utama stabilitas harga di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Meskipun stabil, tetapi kondisi global hari ini belum tuntas. Kapal-kapal Pertamina juga belum masuk secara lancar, kemudian ada kenaikan BBM yang tentu akan berdampak pada harga-harga di bawahnya,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga meminta pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan intensitas gerakan pangan murah menjelang Hari Raya Idul Adha yang diperkirakan berlangsung pada akhir Mei 2026.
Program tersebut dinilai penting untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok di tengah potensi kenaikan biaya distribusi.
Sarbin turut mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dan seluruh pemerintah daerah di Maluku Utara dalam pengendalian inflasi.
“Kami berharap operasi pasar terus dilakukan, gerakan pangan murah terus dimitigasi di seluruh kabupaten/kota. Kalau bisa angkanya ditambah, volumenya ditambah, sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses pangan murah,” pungkasnya.
