oleh

Pemerintah Diminta Tindak Tegas Pemborong Solar Subsidi

Jazirah Indonesia – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di sejumlah daerah, Pemerintah diminta menindak tegas truk-truk besar yang memborong solar subsidi.

Sesuai informasi, bahwa PT Pertamina telah meningkatkan suplai solar, tapi pada kenyataanya keberadaan solar di lapangan terlihat kurang dengan ditunjukkan oleh antrian panjang kendaraan yang akan membeli solar.

Ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina, Senin (4/4/2022). Dikutip dari laman resmi DPR RI.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, disparitas harga solar subsidi sangat lebar dengan non subsidi. Semula solar dexlite dijual Rp9.700 per liter pada Januari 2022 dan naik menjadi Rp12.400 per liter.

Di Februari dan Maret lanjutnya, kembali lagi naik menjadi Rp13.250 per liter. Sehingga mendorong pemilik kendaraan beralih membeli solar subsidi yang harganya relatif murah Rp5.150 per liter.

“Untuk kebutuhan solar di wilayah Sumatera Barat, supply PT Pertamina sudah melebihi kuota. Di lapangan antrian panjang kendaraan mestinya tidak terjadi. Aparat penegak hukum sudah bertindak tegas, tapi perlu diperkuat lagi”, kata Nevi.

Dia berasalan karena Truk pertambangan dan industri diduga masih memborong solar subsidi. Dia mengatakan,  seharusnya yang dapat subsidi kendaraan roda 6 ke bawah.

Nevi menyebutkan, ada indikasi penjualan solar kepada industri, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan solar bagi kendaraan.

Padahal menurutnya, distribusi logistik pangan sangat tergantung pada solar sehingga akan memudahkan penyebaran pangan dengan harga yang relatif mirip antara pusat produksi dan konsumsi.

Dia menyarankan, agar pemda dan seluruh stakeholder turut turun tangan untuk tegakkan aturan sehingga semakin ketat dalam menyeleksi pembelian solar subsidi.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat II ini menekankan agar pemerintah membuat aturan yang lebih jelas terkait pembatasan kendaraan yang menggunakan Solar Subsidi.

Sehingga lanjutnya, mengubah mekanisme kompensasi solar menjadi subsidi penuh menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.

“Ini sudah masuk bulan Ramadan, artinya kebutuhan pangan di masyarakat semakin meningkat, sehingga pemerintah mesti menjamin solar untuk distribusi bahan pangan”, katanya.

Nevi menjelaskan, Komisi VI sepakat agar pemerintah dapat memastikan ketersediaan BBM pada saat Ramadan dan Idulfitri 2022.

banner 1200x500

Komentar