oleh

Pemerataan di Daerah Perbatasan Dipertanyakan

Jazirah Indonesia – Tingkat gini rasio secara nasional sebesar 0,375 sampai 0,378 dianggap masih cukup tinggi dan memperlihatkan belum terjadinya pemerataan pendapatan masing-masing penduduk.

Hal tersebut menjadi sebab kondisi tingkat kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah-daerah perbatasan masih di bawah garis.

banner 1200x500

Ini dipaparkan dan dipertanyakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (7/6/2022).

“Apalagi menurut pendapat kami gini rasio itu akan semakin tinggi dan jauh dari titik nol pada daerah-daerah perbatasan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pembangunan infrastruktur yang ada di pedesaan, tingkat pembangunan manusianya, bahkan secara nasional saja masih pada angka kurang lebih 73 persen, jauh dari seratus persen,  artinya tingkat pembangunan manusia (IPM) masih jauh,” papar Syamsurizal, dikutip dari laman resmi DPR RI.

Syamsurizal menjelaskan, tingkat kemiskinan nasional kita masih sangat tinggi walaupun masih sudah ada UU Cipta Kerja Undang-Undang No 11 tahun 2020. Namun sepertinya investasi yang diharapkan belum menggembirakan untuk dalam negeri.

Untuk tingkat pengangguran sekarang sambugnnya, disebutkan 5,3 persen sampai 6 persen. Ini juga masih sangat tinggi.

“Maka ketika itu dibacakan di depan kami, saya dapat memastikan itu bahwa tingkat kesetaraan masyarakat pedesaan masih belum menggembirakan, dan belum terangkat,” ungkap Syamsurizal.

Olehnya kata Dia, perlu solusinya investasi daerah, khususnya daerah pedesaan. Serta upaya untuk meningkatkan IPM ini tidak di kota saja, tapi juga di daerah pedesaan supaya bisa membangun sekolah-sekolah yang lebih baik kualitasnya di daerah-daerah pedesaan.

“Karena ketika di Aceh terjadi tsunami besar dan beberapa negara besar menyimpulkan bahwa ketika itu kenapa Indonesia miskin masyarakatnya, karena infrastruktur pedesaan yang belum terbangun secara optimal,” tambah Syamsurizal.

Politisi dari fraksi PPP ini juga berharap kondisi faktual tentang pedesaan dan kehidupan daerah perbatasan itu perlu dijadikan rujukan saat penyusunan anggaran tahun 2023 mendatang.

Karena sejatinya lanjut Dia, masih ada waktu untuk dilakukan pembahasan anggaran baik dalam rapat konsinyasi atau lainnya.

Komentar