Jazirah Indonesia – Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Rahma Julianty mengatakan, Tata Ruang menjadi penting karena banyak pembangunan yang direncanakan di bangun oleh Pemerintah Daerah Kota Tidore Tidore kepulauan.
“Karena pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja dan juga PP 21 memang rencana tata ruang ini menjadi satu-satunya dasar untuk penertiban izin lokasi,” kata Rahma Julianty di kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyepakatan Delineasi Dan Konsep Pembangunan Di Kawasan Ibukota Sofifi, Kamis (30/6/2022).
FGD juga melakukan identifikasi Pemangku Kepentingan Dan Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Rangka Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Ibukota Sofifi.
Rahma mengatakan, kawasan sofifi memang menjadi salah satu program pemerintahnya yang ingin segera diwujudkan untuk pengembangan sofifi.
“Dalam pengembangan kawasan sofifi kami membutuhkan suatu rencana untuk bagaimana sofifi dikembangkan kedepan, tentu kami juga membutuhkan dukungan Walikota Tidore bersama jajarannya untuk memberikan data atau informasi terkait dengan penyusunan RDTR dalam pembangunan Kawasan sofifi kedepan.” Tuturnya
Tim Teknis Penyusun RDTR Kawasan Ibukota Sofifi dari Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, dengan peserta terdiri dari pimpinan OPD Provinsi Maluku Utara, OPD Kota Tidore, Para Akademisi, Perwakilan Organisasi, Asosiasi Kelembagaan dan Masyarakat.
Sementara itu Walikota Tidore Kepulauan Capt, H.Ali Ibrahim saat membuka kegiatan FGD tersebut mengharapkan, para pimpinan OPD terkait mampu berdiskusi atau memberikan informasi terkait dengan rencana pembangunan kedepan.
Untuk mencapai hasil yang optimal, lanjutnya, dibutuhkan dukungan dan peran aktif baik dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, dan pihak-pihak terkait, serta sinergi Tim Teknis Pusat.
Selain itu, Tim Pokja KLHS dan Tim FPR Kota Tidore Kepulauan diharapkannya, harus terus terjalin dalam setiap tahapan penyusunan, dibantu juga dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Ali Ibrahim mengapresiasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selalu mendukung pelaksanaan penyusunan RDTR dan KLHS ini.
“Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi proses penyusunan RDTR dan KLHS Kawasan Ibukota Sofifi kedepannya.” Harap Ali
Komentar