Jazirah Indonesia – Provinsi Maluku Utara (Malut) merupakan provinsi yang paling rendah tingkat kemiskinannya dibanding enam (6) provinsi lainnya di Indonesia Timur seperti Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Maluku.
Dengan demikian, Maluku Utara menempati urutan pertama salah satu provinsi di bagian timur Indonesia dengan tingkat kemiskinan terendah, jauh dibawah standar nasional yaitu 9,54 persen.
Dari data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara tercatat, per Desember tahun 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan 6,23 persen atau 82,13 ribu orang dibanding tahun 2021 sebesar 6,38 persen atau 81,18 ribu orang, dan tahun 2021 sebesar 6,97 persen atau 87,52 ribu orang.
Jika dirunut dari data tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Maluku Utara terbilang mengalami trend penurunan untuk tiga (3) tahun terakhir dibanding dengan 6 provinsi lainnya. Penurunan tingkat kemiskinan ini juga dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan ekonomi.
Data yang bersumber dari BPS Maluku Utara untuk tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di daerah ini menembus angka 27,24 persen dibanding tahun 2021 sebesar 16,40 persen dan tahun 2020 sebesar 6,66 persen.
Diurutan kedua, ada Provinsi Papua dengan presentase pertumbuhan ekonomi yaitu 8,97 persen namun tingkat kemiskinannya 26,80 persen. Kemudian Provinsi Maluku dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,73 persen, sementara angka kemiskinan 16,23 persen, kemudian Sulawesi Tenggara dengan pertumbuham ekonominya sebesar 5,53 persen, sedangkan angka kemiskinannya 11,27 persen.
Selanjutnya diurutan keempat, Provinsi Sulawesi Utara dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yakni sebesar 5,20 persen, sementara angka kemiskinan 7,28 persen. Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan ekonomi yaitu 5,17 persen, sedangkan angka kemiskinan 12,30 persen.
Berikutnya, Provinsi Sulawesi Selatan dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,09 persen, tingkat kemiskinan 8,66 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah yaitu Papua Barat dengan presentase 2,01 persen, sementara tingkat kemiskinan 21,43 persen.
Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Maluku Utara, DR. Marwan Polisiri yang diwawancarai wartawan menyampaikan, upaya menekan laju angka kemiskinan di daerah ini tak terlepas dari usaha Gubernur Abdul Gani Kasuba yang memprioritaskan pemerintahan yang di pimpinnya itu untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pemerintah.
Selain itu, setiap program yang berkaitan dengan ekonomi warga Maluku Utara, Gubernur Abdul Ghani Kasuba selalu menekankan bahwa pentingnya program/kegiatan yang dijalankan pemerintah harus tepat sasaran demi peningkatan taraf hidup masyarakat.
“Kami di Biro Ekonomi Setda juga terus mengevaluasi dan memantau langsung naik dan turunnya tingkat kemiskinan di Maluku Utara,” kata Marwan, Senin (6/3/2023).
Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Malut, kata Marwan, pihaknya menggunakan metode perhitungan pertumbuhan ekonomi dan ratio Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Adapun untuk IPM maluku Utara per Desember 2022 tercatat sebesar 69,47 persen dibanding tahun 2021 sebesar 68,76 persen dan tahun 2020 sebesar 68,49 persen.
“Kemudian, untuk mengukur tingkat kebahagiaan, maka dilihat dari dimensi kepuasan hidup, dimensi perasaan hidup dan dimensi makna hidup,” tandasnya.
Komentar