Jazirah Indonesia – Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Evaluasi Pengembangan SPBE, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Kominfo Persandian dan Statistik menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pengembangan SPBE Kota Tidore Kepulauan, di Ruang Rapat Sekda, Kamis (3/10/2024).
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, DR. Syofyan Saraha didampingi Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Marjan Djumati, dihadiri oleh OPD terkait seperti; Bapperida, BPKAD, BKPSDM, Inspektorat Daerah, Dinas PTSP, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dukcapil, Bagian Organisasi Setda, Bagian UPBJ dan Bagian Hukum.
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, DR. Syofyan Saraha dalam arahannya menyampaikan, terkait evaluasi SPBE untuk Maluku Utara belum semua Pemerintah Daerah menerapkan ini, kalaupun sudah diterapkan, rata-rata baru mulai dan itu dalam saat penjajakan, karena ini butuh Kerjasama dan proses yang Panjang.
“Di Maluku Utara hanya Kota Tidore dan Ternate yang sudah mulai SPBE dan bisa dinilai, tahun kemarin juga informasinya masih banyak yang harus dibenahi, untuk itu kita melakukan monitoring dan evaluasi ini, namanya juga sesuatu yang baru, sudah pasti butuh proses, mari sama-sama lihat apa kekurangan yang harus diatasi untuk kedepan lebih baik lagi,” tuturnya.
Syofyan menambahkan, Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan menitipkan pesan agar pada rapat evaluasi ini, kendala-kendala yang dihadapi dapat dicarikan jalan keluarnya, melalui koordinasi dan kerjasama, agar sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ini dapat segera dilakukan, untuk mempermudah akses pelayanan.
Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Marjan Djumati dalam kesempatan tersebut menyampaikan, SPBE sangat penting dalam rangka penilaian hal-hal yang menyangkut dengan indikator-indikator di Pemerintahan, informasi awal, di Maluku Utara yang meskipun belum maksimal tetapi telah memiliki nilai hanya 2 kota, yaitu Kota Tidore dan Ternate.
“Selain Kota Tidore dan Ternate, Kabupaten/Kota yang lainnya belum ada nilai, maka kami bermaksud membuat pertemuan ini, sehingga kita bisa mencari tahu sejauh mana SPBE di Kota Tidore itu punya nilai dan pelaksanaannya di OPD masing-masing itu sudah sejauh mana, hari ini kita diskusikan bersama, saling sharing untuk mencari jalan keluarnya,” ungkapnya.
