Jazirah Indonesia – Surat Utang Korporasi Meningkat selama Pemerintahan Jokowi, karena banyaknya kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Ini disampaikan Kepala divisi riset ekonomi Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo, Suhindarto dalam konferensi pers, Kamis (24/10/2024).
“Tren penerbitan surat utang korporasi sejak 2014-2024 meningkat signifikan, utamanya sejak tahun 2016 mengingat tahun tersebut adalah tahun-tahun dimulainya proyek strategis nasional,” kata Suhindarto.
Peningkatan ini menurutnya, kebutuhan pembangunan infrastruktur membuat perusahaan yang umumnya dekat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menerbitkan surat utang.
Jika dibandingkan sebelum era pemerintahan Jokowi atau di bawah 2013, lanjut Suhindarto, penerbitan surat utang korporasi memang lebih rendah.
“Dilihat dari sebelum 2014, atau 2013 ke belakang penerbitan surat utang tidak pernah melampaui triple digit, biasanya hanya sekitar double digit. Saat pemerintahan Jokowi selama 10 tahun penerbitan surat utang korporasi memang meningkat signifikan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pemeringkatan Non Jasa Keuangan 1 Pefindo, Martin Johannes Haholongan menjelaskan total penerbitan surat utang korporasi secara keseluruhan pada periode Januari hingga September 2024 mencapai Rp 94,9 triliun.
Penerbitan korporasi tersebut terdiri dari obligasi korporasi dan sukuk tercatat sebesar Rp 93,4 triliun, naik dibandingkan Rp 89,3 triliun periode yang sama tahun sebelumnya.
“Tujuan penggunaan dana sebagian besar adalah untuk modal kerja (65,4 persen) dan refinancing (24,5 persen),” kata Martin.
Adapun Pefindo telah melakukan pemeringkatan pada 85,6 persen surat utang korporasi yang diterbitkan selama periode Januari hingga September 2024.
