Jazirah Indonesia – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menghadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Regional Nusa Tenggara dan Maluku bersama Menko Polkam, Mendagri, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Lombok Barat, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Merumatta Senggigi Hotel, Nusa Tenggara Barat, itu dihadiri jajaran Forkopimda tingkat provinsi, para bupati dan wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota, serta inspektur daerah se-wilayah Nusa Tenggara dan Maluku.
Forum tersebut bertujuan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan percepatan program kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Menko Polkam menyoroti situasi global yang saat ini penuh ketidakpastian. Meski demikian, pemerintah pusat disebut terus memastikan berbagai program pro-rakyat tetap berjalan optimal.
Program tersebut mencakup stabilitas harga BBM subsidi, ketahanan pangan, pembangunan kekuatan pertahanan negara, hingga penyediaan rumah bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya peran Forkopimda dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.
Mendagri juga meminta daerah yang belum membentuk Tim Penanggulangan Konflik Sosial agar segera membentuknya sebagai langkah percepatan penanganan persoalan di masyarakat.
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memaparkan sejumlah kebijakan strategis pemerintah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Program tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan, pesisir, dan perkotaan.
Usai menghadiri kegiatan itu, Ahmad Laiman mengatakan forum koordinasi bersama tiga menteri tersebut membahas berbagai persoalan yang berkembang di daerah, termasuk potensi konflik sosial.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama Forkopimda diminta memperkuat kolaborasi dan langkah cepat dalam menangani setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
“Kepala daerah diminta terus membangun langkah terobosan dan kolaborasi dengan seluruh unsur pimpinan di daerah agar persoalan yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan sejak dini,” ujar Ahmad Laiman.
Ia menambahkan, konflik yang masih berskala kecil harus segera diredam agar tidak meluas dan mengganggu stabilitas pemerintahan maupun situasi daerah.
“Koordinasi yang responsif, komunikasi yang baik, dan mengedepankan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama menjaga kondusivitas daerah,” tambahnya.
