Jazirah Indonesia — Kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat memunculkan wacana serius dari Tidore. Anak cucu adat Kesultanan Tidore menyatakan akan merumuskan Resolusi Tidore sebagai bentuk sikap terhadap pemerintah pusat, bahkan membuka opsi pemisahan dari NKRI.
Pernyataan tersebut disampaikan perwakilan anak cucu adat Kesultanan Tidore, Jainudin Saleh, dalam Dialog Publik Kwatak Bacarita Season 2.
Forum tersebut turut disaksikan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Gerindra, Nazla Kasuba.
Jainudin mengatakan, wacana tersebut muncul karena adanya kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah Maluku Utara, khususnya masyarakat adat Kesultanan Tidore.
Ia juga mengingatkan kembali sejarah Kesultanan Tidore dalam perjalanan bergabung dengan NKRI.
Jainudin menyinggung peran Sultan Zainal Abidin Syah yang bersama Presiden Soekarno memiliki kesepakatan dalam membawa Tidore menjadi bagian dari Republik Indonesia.
Menurutnya, semangat sejarah tersebut perlu dihargai dengan kebijakan pemerintah yang mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah Jazirah Moloku Kie Raha.
Dalam dialog itu, Jainudin turut menyoroti sejumlah program pemerintah pusat. Salah satunya program koperasi desa yang disebutnya menyisakan sejumlah persoalan terkait alokasi dan pelaksanaan anggaran.
Jainudin mengklaim, anggaran yang semula direncanakan mencapai sekitar Rp3 miliar untuk setiap desa disebut mengalami penyusutan hingga sekitar Rp1,6 miliar yang terealisasi di daerah. Sementara nilai pekerjaan fisik di lapangan, menurut dia, diperkirakan hanya sekitar Rp1,1 miliar.
Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dan transparansi dari pemerintah, terutama terkait mekanisme pengelolaan serta penggunaan anggaran program tersebut.
Selain persoalan anggaran, Jainudin juga mempertanyakan pola pelaksanaan program yang dinilai terlalu terpusat.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membatasi keterlibatan kontraktor dan tenaga kerja lokal dalam pengerjaan proyek di daerah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga tidak luput dari sorotan. Jainudin menilai pelaksanaannya masih perlu dievaluasi menyusul munculnya sejumlah kasus dugaan gangguan kesehatan di beberapa daerah.
Tekanan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. Kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok disebut semakin menambah beban masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki tantangan geografis dan biaya distribusi yang tinggi.
Merespons berbagai persoalan tersebut, Jainudin menyatakan pihaknya bersama pemangku adat, tokoh masyarakat dan elemen sipil di Maluku Utara akan merumuskan Resolusi Tidore.
Resolusi tersebut nantinya akan ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk penyampaian sikap dan tuntutan masyarakat kepada pemerintah pusat.
Jainudin menegaskan, apabila pemerintah pusat tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap merugikan daerah serta tidak memberikan jaminan terhadap masa depan masyarakat Kesultanan Tidore, maka pihaknya akan mempertimbangkan langkah yang lebih tegas.
Salah satu opsi yang disebut dalam forum tersebut adalah wacana pemisahan dari NKRI.
Meski demikian, pernyataan tersebut disampaikan Jainudin dalam kapasitasnya sebagai perwakilan anak cucu adat Kesultanan Tidore dan menjadi bagian dari dinamika aspirasi yang berkembang dalam forum dialog publik tersebut.
