oleh

Dampak Debu PLTU Tidore Kembali Dibahas

Jazirah Indoensia – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama pihak PLTU kembali menggelar rapat tindaklanjut pembahasan terkait dampak debu batu bara PLTU bagi masyarakat di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan  Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan.

Rapat yang dilakukan di ruang rapat sekda, Rabu (20/7/2022) ini dipimpin Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam, didampingi Kepala Dinas Perkimtan Muslihin dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muhammad Syarif.

Abdul Hakim Adjam mengatakan, setelah beberapa kali pertemuan, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan lebih memberikan penguatan dan solusi dengan membentuk tim. Rapat hari ini terkait lanjutan pertemuan dampak PLTU.

“Setelah beberapa kali melakukan pertemuan, Pemerintah Daerah lebih memberikan penguatan dan solusi dengan membentuk tim, tim tersebut akan melakukan pemantauan aktifitas PLTU secara langsung,” ujar Abdul Hakim.

Terkait itu, Kepala Dinas Perkimtan, Muslihin mengatakan pada pertemuan sebelumnya, mengharapkan penjelasan dari PLN terkait 2 opsi, yaitu relokasi dan opsi konversi bahan baku batu bara ke yang lain. Setelah dibentuk tim, maka Tim juga akan segera turun ke lapangan untuk mengecek aktifitas PLTU.

Sementara Rektor Universitas Nuku Idris Sudin yang didaulat untuk mengikuti rapat tersebut mengatakan, kita tengah menghadapi masalah dilematis, antara tekanan masyarakat dan kebutuhan energy.

Untuk itu lanjutnya, perlu mencari solusi yang cepat dan tepat. Yang kedua, kita butuh penelaahan yang lebih detil sebagai solusi jangka pendek, untuk relokasi itu alternatif terakhir.

“Kita juga menunggu agenda konversi bahan baku, dan juga membutuhkan penjelasan teknis terkait SOP dari PLTU”, kata Idris.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muhammad Syarif juga mengatakan, pertemuan hari ini merupakan respon atas pertemuan perdana kemarin Jumat (15/7), jadi selain relokasi dan konversi, juga percepatan penyelesaian dari aspek teknis, seperti SOP, perlu dibuka agar publik juga tahu.

“Saya lebih fokus pada cerobong, yang mengakibatkan dampak debu bagi masyarakat, bagaimana penanganan dampak debu yang diakibatkan cerobong itu,” kata Muhammad Syarif.

Lebih lanjut, Muhammad Syarif mengaku pihaknya sudah kerjasama dengan PLN untuk mengoptimalkan bahan baku sampah untuk konversi batubara.

“Kami sudah mendapatkan bantuan mesin pencacah komunal yang beratnya 5 ton sudah masuk dalam DAK 2023, yang kita harapkan adalah adanya proses konversi batubara secara perlahan-lahan, kalau dengan diesel membuat bising, hanya dengan cara substitusi ini langkah terbaik kita”, ucapnya.

Perwakilan Pihak PLTU Koordiantor Sisi Kelistrikan Diki dalam rapat tersebut menjelaskan, masalah dampak batu bara disebabkan karena kondisi abnormal, sehingga PLTU telah melakukan langkah antisipatif untuk melakukan pemeliharaan teknis.

Selain itu sambungnya, telah diantisipasi kondisi abnormal tersebut dengan menyiapkan peralatan cadangan, melakukan pengujian dampak batu bara, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Terkait skema konversi atau substitusi batu bara ke biomas (kayu, cangkang kulit pala, kelapa, dll), PLTU tengah melakukan pengkajian dan menyiapkan skema kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan alternatif bahan baku yang tepat yang dapat memenuhi kebutuhan listrik secara berkelanjutan,”kata Diki.

Usai rapat tersebut, disepakati jadwal pengecekan lapangan oleh Tim Relokasi Pemerintah Daerah dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Juli 2022 di Lokasi PLTU Rum Kecamatan Tidore Utara.

Hadir juga dalam rapat tersebut, Kadis Sosial, Kasatpol PP, Sekretaris BPKAD & Kabid Aset, Kabid SMP Diknas, Kabid Litbang, Kabid Bina Marga & Kabid Tata Ruang PUPR, Kasi Dinkes, Camat Tidore Utara, serta Lurah Rum Balibunga.

banner 1200x500

Komentar