Jazirah Indonesia – 1 Mei diperingati Hari Pembebasan Irian Barat yang kini dikenal sebagai Papua.
Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) merupakan upaya bangsa ini membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Irian Barat mendekam sejarah panjang sebelum kembali bergabung dengan Indonesia.
Pada 15 Agustus 1962, ditandatangani oleh Perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian New York yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Soebandrio dan delegasi Belanda Van Royen.
Isi dari Perjanjian New York adalah dibentuk peralihan pemerintahan dari Belanda kepada PBB melalui suatu badan khusus.
PBB kemudian membentuk UNTEA sebagai badan peralihan kekuasaan di Irian Barat. Badan ini mulai efektif bekerja pada 1 Oktober 1962.
Kemudian, pada 1 Mei 1963 UNTEA pun menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, bendera merah putih pun berkibar di tanah Irian Barat.
Bung Karno mengumumkan seruan operasi ini dalam pidatonya tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta.
Kemelut ini bermula dari Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, pada 2 November 1949. Pada konferensi tersebut, masih terdapat satu persoalan penting yang belum disepakati, yakni mengenai status Irian Barat.
Baik Indonesia maupun Belanda merasa lebih atas wilayah di bagian timur Kepulauan Nusantara itu. Dalam perjanjian itu, Belanda menyebut bahwa wilayah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah pengakuan kedaulatan.
Hingga pada tahun 1950, Belanda masih menolak melepas Irian Barat dan ingin menjadikan negara boneka, karena wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam.
Perjuangan tersebut tidak sampai di sana, saat itu Indonesia juga harus melaksanakan Penentuan Pendapat rakyat (Pepera) untuk mengetahui aspirasi rakyat Irian Barat. Pada 11 Juni 1964 dibentuk komisi bersama Indonesia dan Belanda guna memastikan proses referendum berjalan aman.
Dilansir dari okezone.com, sulitnya infrastruktur di Irian Barat dan perubahan politik di Indonesia menyebabkan Pepera baru dilaksanakan pada 1969, dengan dihadiri oleh utusan PBB masyarakat Irian Barat menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia.
Hasil ini kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Indonesia di Jakarta, Presiden Soeharto pun mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya dan menetapkannya sebagai provinsi ke-26. Namun, di era Abdurrahman Wahid (Gus Dur), namanya diganti menjadi Papua.
Komentar