Jazirah Indonesia – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Dewan Penasihat ICMI, Prof Jimly Asshiddiqie, mengusulkan pemilihan presiden (Pilpres) dipisahkan dari pemilihan wakil presiden (pilwapres).
Dia menyampaikan, Pilpres langsung tetap dilaksanakan, namun Wakil presiden (Wapres) tidak dipilih oleh rakyat, Wapres dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
“Pemilihan presiden langsung oleh rakyat tetap, tapi wapres tidak usah dipilih rakyat, sehingga semua partai bisa mencalonkan,” kata Jimly saat webinar yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Jakarta, Jumat (11/8/2023).
Menurutnya, wapres bisa dipilih MPR dari calon yang diajukan presiden. Tujuannya agar wapres menjadi hasil dukungan mayoritas di MPR oleh partai yang sedang mempersiapkan diri dalam pemerintahan.
Kemudian, Parpol akan memberikan dukungan mayoritas kepada cawapres, dan cawapres diajukan presiden terpilih.
“Tidak seperti Rusia atau Prancis, sambung dia, wapres tetap jadi wakil kepala pemerintahan dan wakil kepala negara. “Gunanya, orang yang diajukan orangnya presiden, bisa lebih kompak,” ujar Jimly.
Prof Jimly mengatakan, pemerintah bisa belajar dari pelaksanaan pilkada. Dimana kekompakan gubernur, bupati, wali kota dan wakil mereka paling lama hanya bertahan satu tahun. Setelah itu mulai bermunculan masalah pecah kongsi gara-gara koalisi.
Dengan alasan itu, Prof Jimly mengusulkan agar wapres dapat dipilih MPR agar keberadaan wapres semakin penting.
Pekerjaannya tidak cuma simbolis dan cuma gunting pita. Jimly merasa, semua bisa dilakukan tanpa merubah sistem ke parlementer.
Dia juga mengingatkan, pada 1999 ada lima kesepakatan yang salah satunya memperkuat sistem presidensial. Karena itu, Jimly mengusulkanwapres dipilih MPRbagar kasak-kusuk seperti hari ini tidak lagi terjadi.
“Ini salah satu cara kita untuk menawarkan solusi dari tontonan yang tidak sehat yang sekarang ini,” kata Jimly.
Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI juga menjelaskan, binamika poros menuju Pilpres 2024 masih dinamis walau satu bulan lagi pendaftaran dimulai. Dia menilai menilai, presidential threshold menjadi biang keladinya.






![Penyerahan dokumen nota keuanagan oleh Walikta Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim ke Ketua DPRD Kota Tidore, Achmad Ishak [foto.istimewah]](https://jazirah.id/wp-content/uploads/2021/11/11-300x178.jpg)
![Ketua KPK Firli Bahuri. [Instagram-@official.kpk]](https://jazirah.id/wp-content/uploads/2021/11/2-300x178.jpg)



Komentar