Jazirah Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti tata kelola pemerintahan termasuk keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.
Hal itu menjadi catatan KPK saat menggelar Monitoring Center for Pervetion (MCP) bersama Pemprov Malut, Rabu (24/4/2024).
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK wilayah V, Abdul Haris, mengungkapkan, terkait dengan pergantian pejabat Pemprov pihaknya juga sudah mendapatkan konfirmasi dari Kementerian Dalam Negeri. Meski begitu, kewenangan ini kata dia, berada di Kemendagri.
Lebih lanjut Abdul Haris mengatakan dari hasil supervisi beberapa waktu terakhir, KPK menemukan masih banyak kaitannya dengan perencanaan, penganggaran, aset, perizinan dan manajemen kepegawaian di sejumlah daerah yang bermasalah salah satunya yaitu Maluku Utara.
“Berdasarkan hasil evaluasi kami tahun 2023 masih banyak daerah daerah yang harus diperbaiki, dan itu semua nanti kita tanyakan, terkait pengelolaan keuangan juga menjadi salah satu masalah yang harus kita lakukan perbaikan, karena masalah itu sehingga kasus OTT terjadi,” beber Abdul Haris.
Menurut dia, sejumlah persoalan ini dievaluasi KPK setiap tiga bulan sekali. “Nanti setelah tiga bulan baru kita kembali lakukan evaluasi dan tanyakan kendalanya di mana. Jadi harus ada perbaikan sistem, SDM, jangan sampai terulang sehingga penilaian MCPnya akan kami kurang lagi, ” tegasnya.
