Jazirah Indnesia – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berkomitmen mendukung program hilirisasi perkebunan sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Melalui hilirisasi, masyarakat diharapkan mampu mengolah hasil bumi menjadi produk bernilai tambah dan berorientasi ekspor.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Hilirisasi Perkebunan di Maluku Utara yang berlangsung di Ballroom Bela Hotel Ternate, Selasa (28/10/2025).
Menurut Ahmad Laiman, hilirisasi sektor perkebunan menjadi kunci agar hasil bumi tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah hingga siap diekspor ke luar daerah. Pemerintah Daerah, lanjutnya, terus berupaya agar para petani di Tidore memperoleh kesejahteraan yang lebih baik melalui pengelolaan hasil perkebunan secara mandiri dan berkelanjutan.
“Untuk Kota Tidore sendiri banyak hasil perkebunan yang telah memberikan manfaat kepada para petani, namun ada hasil seperti kelapa yang pengelolaannya masih dalam tahapan percobaan. Pemerintah akan mengambil langkah untuk mendorong pengelolaan tersebut agar dapat dijual secara luas,” ujar Ahmad Laiman.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pertanian, dalam memperkuat infrastruktur pertanian, peningkatan kualitas SDM petani, serta pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan unggulan seperti kelapa dan pala.
“Dengan kolaborasi yang baik dari semua pihak serta optimalisasi lahan-lahan pertanian, insya Allah kita akan mencapai hasil yang luar biasa. Hilirisasi akan mempermudah petani untuk mengekspor produk bernilai tinggi,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam sambutannya saat membuka Rakor tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk mengembalikan kejayaan rempah Indonesia, dengan menjadikan Maluku Utara sebagai sentra rempah global.
“Kami akan mendorong kembali kejayaan rempah dan perkebunan Indonesia. Dulu Portugis dan Belanda datang karena rempah-rempah, dan kini kami akan dorong Maluku Utara sebagai sentra rempah global,” tegas Menteri Pertanian.
Andi Amran juga menyampaikan bahwa pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan petani kelapa melalui hilirisasi industri serta menaikkan harga beli di tingkat petani. Pemerintah menyiapkan program pengembangan 10.000 hektar lahan kelapa di Maluku Utara mulai tahun 2026, yang akan dibagi di beberapa kabupaten.
“Dukungan ini bagian dari strategi nasional untuk memperkuat hilirisasi perkebunan berbasis daerah. Presiden Prabowo Subianto menekankan agar pertanian tidak berhenti di hulu, petani harus merasakan langsung nilai tambah dari produk mereka,” ujar Amran.
Menteri Pertanian juga mencontohkan keberhasilan hilirisasi daerah melalui kunjungannya ke pabrik pengolahan kelapa PT NICO di Halmahera Utara, yang telah berhasil mengekspor produk kelapa ke Tiongkok.
“Ini bukti nyata bahwa hilirisasi bisa dilakukan dari tingkat desa. Produk olahan kelapa dan arang tempurung hasil produksi lokal kini sudah menembus pasar internasional,” jelasnya.
Rakor Hilirisasi Perkebunan tersebut dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, seluruh kepala daerah di Provinsi Maluku Utara dan Maluku (secara langsung maupun daring), serta para Kepala Dinas Pertanian se-Maluku Utara.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun industri perkebunan yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing hasil bumi Nusantara di pasar global.
