Jazirah Indonesia – Gubernur Sherly Tjoanda mematok target besar menempatkan Maluku Utara untuk masuk ke nominasi tiga besar nasional di sektor hilirisasi kelapa. Target ini ditegaskan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, di acara Focuss Group Discussion (FGD) Sinergi Hilirisasi Kelapa dan Reforma Agraria yang digelar di Muara Hotel, Kamis (27/11/2025).
Gubernur Sherly mengatakan, Maluku Utara selama ini dikenal sebagai daerah hilirisasi nikel dan emas. Tetapi, dibalik itu Maluku Utara juga memiliki potensi besar sebagai produsen kelapa ke-4 terbesar di Indonesia.
Menurut data Pemprov, produksi kelapa di Maluku Utara saat ini mencapai 6 juta butir per hari atau sekitar 1,8 miliar butir per tahun. Bahkan, angka itu diproyeksikan bisa meningkat hingga 3 miliar butir per tahun jika produktivitas dan program peremajaan kebun kelapa berjalan optimal.
“Selama ini kelapa hanya dipanen dan dikirim mentah. Nilai tambahnya terbang keluar Maluku Utara, sementara masyarakat desa tidak mendapatkan harga yang berdaulat. Ini yang harus kita ubah mulai hari ini,” tegas Sherly.
Sherly menekankan bahwa percepatan hilirisasi harus sejalan dengan reforma agraria. Ia menyebut, masyarakat pemilik pohon kelapa harus menjadi pemilik masa depan ekonomi mereka sendiri. Karena itu, ia meminta agar FGD ini mampu melahirkan satu visi besar yang menyatukan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bank Tanah, ATR/BPN, Bappenas, Kementerian Pertanian, BPDPKS, pemerintah daerah, pelaku usaha hingga akademisi.
“Jika targetnya jelas, Maluku Utara bisa masuk tiga besar nasional bukan hanya dalam produksi, tetapi dalam hilirisasi kelapa,” ujarnya.
Gubernur Sherly juga menegaskan pentingnya penyusunan roadmap hilirisasi kelapa yang konkret. Ia menyebut sejumlah langkah mendasar yang harus segera dieksekusi, antara lain: Peremajaan kebun kelapa, Akses legalitas tanah bagi petani, Pembangunan jalan tani dan infrastruktur logistik, Fasilitasi pembiayaan, Pendampingan UMKM, dan Pembangunan industri hilir berbasis kelapa di Maluku Utara.
“Kelapa adalah pintu pemerataan ekonomi, kelapa adalah reforma agraria yang hidup, dan kelapa adalah kedaulatan rakyat di tanahnya sendiri,” tegasnya.
FGD ini turut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga strategis, di antaranya: Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Pradananto Aribowo, Sekretaris Bank Tanah, Jarot Wahyu Wibowo, Kepala Divisi Perencanaan Strategis Bank Tanah, Gatot Trihargo, Ketua Satgas Perencanaan dan Percepatan Hilirisasi Bappenas, Frans BM Dabbuke, Deputi Bidang Pangan, SDA dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo, Deputi Bidang Usaha Menengah, Kementerian UMKM, Kepala Bidang III Kanwil BPN, para bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku Utara.
