Jazirah Indonesia – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangannya.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kamis (24/9/2026).
Dalam penyampaiannya, Muhammad Sinen mengapresiasi pandangan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD selama pembahasan awal rancangan perubahan APBD.
Menurutnya, pandangan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran oleh DPRD agar kebijakan keuangan daerah dapat diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu poin yang dijelaskan Wali Kota berkaitan dengan perubahan pendapatan daerah.
Ia menyebutkan terdapat penyesuaian pendapatan sebesar Rp44,427 miliar yang berasal dari perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.
Untuk PAD sendiri, target mengalami kenaikan Rp2,5 miliar. Tambahan tersebut berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Tidore.
Muhammad Sinen menjelaskan, penetapan target tersebut mempertimbangkan realisasi pendapatan dan potensi yang masih dapat dicapai hingga akhir tahun anggaran. Hingga Juli 2026, realisasi pendapatan BLUD disebut telah mencapai sekitar 65 persen.
Pada sisi belanja, pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos sebagai konsekuensi perubahan pendapatan dan hasil evaluasi program kegiatan.
Penurunan terbesar terjadi pada Belanja Operasi sebesar Rp87,126 miliar dan Belanja Modal sebesar Rp41,113 miliar. Menurut pemerintah daerah, efisiensi diarahkan terutama pada belanja yang dinilai belum mendesak.
Meski terjadi penyesuaian, pemerintah daerah tetap mempertahankan alokasi untuk sejumlah kebutuhan dasar. Anggaran yang disiapkan antara lain untuk sektor kesehatan sebesar Rp158,486 miliar dan pendidikan Rp194,724 miliar atau sekitar 22,52 persen.
Selain itu, anggaran infrastruktur dasar mencapai Rp170,309 miliar atau 19,70 persen. Pemerintah juga mengalokasikan Rp5,607 miliar untuk persampahan, Rp8,823 miliar untuk sektor pertanian dan perikanan, serta Rp6,145 miliar untuk pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sektor UMKM mendapat alokasi sekitar Rp29,487 juta, sementara Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4,211 miliar disiapkan untuk kebutuhan penanganan bencana El Nino.
Pada belanja transfer, pemerintah daerah mengusulkan tambahan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp26,481 miliar yang berkaitan dengan peningkatan alokasi Alokasi Dana Desa (ADD) dari 5 persen menjadi 10 persen.
Dalam penjelasan mengenai pembiayaan daerah, Muhammad Sinen turut memaparkan perubahan posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Sebelum perubahan, SiLPA tercatat sebesar Rp174,929 miliar dengan asumsi adanya kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH).
Namun, dana yang terealisasi hanya Rp25,395 miliar. Karena itu, perhitungan SiLPA dalam perubahan APBD 2026 menggunakan angka hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kemudian diarahkan untuk menutup defisit serta memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.
Pemerintah daerah juga mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp2 miliar kepada Perumda Ake Mayora. Penyertaan modal tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan perusahaan daerah, yang saat ini salah satu sumber pendapatannya berasal dari pajak air bawah tanah.
Menjelang pembahasan lanjutan Ranperda Perubahan APBD 2026, Muhammad Sinen meminta DPRD mencermati setiap program dan kegiatan yang diusulkan pemerintah daerah.
Ia berharap pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD dapat menghasilkan dokumen perubahan APBD yang lebih terukur serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan untuk membangun Kota Tidore Kepulauan yang kita cintai,” ujar Muhammad Sinen.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Muhammad Ridwan Yamin.
Rapat dihadiri 20 dari 25 anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, unsur Forkopimda, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, serta pimpinan OPD.
