Jazirah Indonesia – Badan Pusat Statisk (BPS) Maluku Utara melaporkan, ada dua faktor penyumbang kemiskinan di provinsi ini untuk tahun 2022. Pemicunya adalah anjloknya harga kopra dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Adapun data dari BPS Maluku Utara menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada September 2022 mencapai 82,13 ribu orang dibandingkan Maret 2022 dengan penduduk miskin naik 2,26 ribu orang.
Kepala BPS Maluku Utara, Aidil Adha mengatakan, pada periode Maret 2022, harga kopra gudang berada pada kisaran Rp 12. 500 sampai Rp 13.500 perkilogram, turun menjadi Rp 7.000 sampai 7.500 perkilogram.
“Harga kopra turun juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di Maluku Utara. Begitu juga kenaikan harga BBM,” kata Aidil, Senin (16/01/2023).
Adapun rincian kenaikan BBM diantaranya, Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter dan Solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
Kenaikan harga BBM mi menyebabkan naiknya beberapa kebutuhan pokok/utama, seperti harga makanan dan biaya transportasi.
Sementara persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, dimana TPT pada Agustus 2022 sebesar 3,98 persen, turun 2,07 persen poin dibandingkan keadaan TPT pada Agustus 2021 yang sebesar 5,15 persen.
TPT Agustus 2022 di perkotaan sebesar 6,22 persen (naik 1.34 persen poin dibandingkan Agustus 2021) dan di perdesaan 3,09 persen (turun 1,56 persen poin dibandingkan Agustus 2021).
Untuk ekonomi Maluku Utara triwulan II tahun 2022 dan triwulan III tahun 2022 secara y-on-y masing masing tumbuh besar, 27,74 persen (y-on-y) dan 24,85 persen (y-on-y). Namun, pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) pada triwulan IIl-2022 mengalami kontraksi sebesar 0,48 persen (q-on-q).
Kemudian Per 30 September 2022, progres Program Bantuan Sembako sudah mencapai 92 persen, Penyaluran PKH triwulan III sudah 91 persen dan program BLT BBM tahap I sudah mencapai 100 persen.
Bahkan disebut, Nila Tukar Petani (NTP) September 2022 lebih rendah (106,92) dibandingkan Maret 2022 (107,38).
Aidil bilang, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).
Pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan.
“Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan,” terangnya.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori per kapita per hari.
Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dill).
Sementara Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.
“Untuk Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan,” paparnya.
Ia menambahkan, sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan September 2022 adalah data Susenas bulan September 2022.
Komentar