Jazirah Indonesia – Otoritas Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaporkan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK)ke Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
Sebelumnya, Gubernur Abdul Gani Kasuba terjaring OTT KPK di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Senin 18 Desember 2023 terkait kasus dugaan jual beli jabatan. Selain kasus jual beli jabatan, Gubernur AGK juga diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Maluku Utara.
Dalam dua kasus ini, ada 18 orang yang diperiksa KPK di gedung merah putih, Jakarta.
Disamping itu, Pemprov juga telah melaporkan ke Mendagri soal penyegelan beberapa ruang pimpinan OPD bersamaan dengan OTT gubernur AGK kemarin.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir saat menggelar konfrensi pers mengatakan, kendati saat ini gubernur masih ditahan KPK namun aktivitas kantor pemerintahan provinsi di Sofifi masih berjalan normal, termasuk ruang kantor Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) dan sejumlah pimpinan OPD lain yang disegel.
“Kami masih menungggu perkembangan status hukum pak gubernur yang sedang berjalan di KPK. Makanya kami belum bisa berkomentar banyak mengenai ini,” kata Samsuddin, Selasa (19/12/2023).
Disamping itu, pihaknya juga telah melaporkan ke Mendagri terkait situasi terkini di Maluku Utara pasca Gubernur Abdul Ghani ditangkap KPK.
“Situasi keamanan juga terkendali berdasarkan laporan Kesbangpol. Intinya kami belum bisa mendahului apa yang diputuskan KPK,” tandasnya.
