Jazirah Indonesia – Bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax dan dexlite akhirnya tiba di Kota Tidore Kepulauan pada Selasa (24/12/2024), sore.
Warga yang kesulitan mendapatkan BBM khususnya pertamax beberapa hari terakhir langsung mengantre di dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di pulau Tidore, yakni di kelurahan Tuguwaji, kecamatan Tidore dan di Tomalou, kecamatan Tidore Selatan.
Dua SPBU tersebut milik CV Rusda, salah satu distributor BBM di Kota Tidore Kepulauan yang memasok pertamax sebanyak 90 ton dan dexlite 20 ton di hari itu.
Pembelian pertamax oleh warga pun dibatasi, yakni kendaraan bermotor maksimal Rp50 ribu, dan mobil Rp200 ribu. Para pengendara motor dan mobil rela mengantre di SPBU sejak sore hingga tengah malam.
Pada hari yang sama, CV Belajangi di Oba Tengah juga mendapat pasokan pertamax sebanyak 70 KL.
Pasokan BBM dari CV Belajangi sendiri tidak menentu. Dalam 1 bulan, distributor ini memasok BBM sebanyak 3 hingga 4 kali dengan rata-rata 70 KL. Pasokan ini tergantung cuaca dan juga stok di depot.
Bertepatan dengan masuknya BBM itu, Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan memanggil Direktur CV Rusda, Awat Ahmad, Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Perhubungan, Kantor Unit Penyelenggata Pelabuhan (KUPP) kelas II Soasio serta KUD Sadar, organisasi yang mengkoordinir speedboat Rum-Bastiong.
Abdurahman Arsyad selaku Ketua Komisi II yang memimpin rapat menyampaikan dampak kelangkaan BBM yang menyebabkan kelumpuhan aktifitas masyarakat di Kota Tidore Kepulauan.
Warga yang beraktifitas mengandalkan angkutan umum paling terasa dampaknya dari kelangkaan BBM ini. Musababnya, supir angkot di pulau Tidore rute Rum-Soasio pun mogok beroperasi.
Ia mempertanyakan bagaimana langkah instansi terkait dan pihak distributor mengatasi kelangkaan BBM yang kerap terjadi di Kota Tidore Kepulauan, terutama di akhir tahun.
“Kita rapat ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi kita harus cari solusi bagaimana mengatasi kelangkaan BBM yang sering terjadi ini,” ujar Abdurahman.
Menurutnya, instansi terkait dan pihak distributor BBM harus mengawasi ketat distribusi pertamax yang disalurkan melalui depot pengecer.
Hal ini kata Abdurahman, untuk mencegah terjadinya penimbunan oleh pihak pengecer nakal ketika pasokan BBM terlambat datang.
“Ini harus diawasi, berapa banyak depot (pengecer) dan berapa banyak pertamax yang diberikan CV Rusda ke mereka. Jangan sampai BBM (di SPBU) kosong depot justru simpan untuk cari keuntungan dengan menaikkan harga,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Kelangkaan BBM ini rupanya tidak terjadi di semua daerah di Maluku Utara. Kota Ternate yang paling dekat secara geografis dengan Kota Tidore pun tak terjadi kelangkaan.
Meski di sejumlah SPBU di Ternate nampak antrean panjang kendaraan, akan tetapi sejumlah kios pengecer BBM di Ternate masih terlihat buka.
Sementara dalam waktu bersamaan di pulau Tidore, SPBU maupun depot pengecer rata-rata tutup. Hanya saja ada beberapa kios pengecer yang buka tiba-tiba, dalam sekejab pertamax yang dijual langsung ludes karena diserbu warga yang kesulitan mencari BBM.
Para pengecer yang sempat buka ini, mematok harga selangit. Bahkan ada pengecer yang menjual pertamax seharga Rp20 ribu hingga Rp25 ribu per liter dengan alasan karena diambil dari Ternate.
Kelangkaan BBM ini rupanya juga tidak terjadi disemua wilayah di Kota Tidore Kepulauan. Di kecamatan Oba Utara misalnya, meski belum ada pasokan pertamax, SPBU milik distributor CV Semarak tetap buka dan menjual pertalite.
Sejumlah depot pengecer di Oba Utara juga nampak menjual BBM pertalite.
Koordinator Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ridwan M Yamin menyampaikan, penjualan BBM dengan harga diluar ketentuan tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh pemerintah.
“Ada saya temukan itu, mereka (depot pertamini) jual hingga Rp25 ribu per liter, alasan karena ambil di Ternate. Ini tidak bisa dibiarkan, mereka mau ambil di mana saja tapi jualnya harus sesuai dengan harga di Tidore,” ujar Ridwan saat rapat dengan distributor dan instansi terkait.
Ia menegaskan, pihak terkait harus menindak tegas oknum yang memanfaatkan kelangkaan BBM dengan menjualnya diatas harga yang ditetapkan pemerintah.
“Dinas Perindag dengan instansi terkait harus turun sidak, memastikan ada penimbunan tidak di depot-depot pengecer,” tegasnya.
Kelangkaan BBM di Kota Tidore ini menurut Ridwan sangatlah ironi. Pasalnya, jatah jenis BBM khusus penugasan (JBKP) yakni pertalite untuk Kota Tidore Kepulauan mencapai 3.995 KL (1 KL = 1 ton).
Namun kata dia, berdasarkan data BPH Migas, jatah Kota Tidore per 31 Oktober baru digunakan 32,67 persen atau 1.305 KL.
“Masih tersisa 2.690 KL, sementara ini sudah Desember. Kami khawatir jika tidak terealisasi maksimal, jatah Kota Tidore untuk 2025 bisa dikurangi,” ucapnya.
Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore, Selvia M. Nur mengatakan, pihaknya memiliki kewenangan yang terbatas terkait pengawasan penyaluran BBM.
“Kami di dinas punya kewenangan mengawasi hanya untuk BBM subsidi saja,” kata Selvia.
Sejauh ini kata dia, pihaknya hanya berkoordinasi dengan distributor CV Rusda. Padahal ada distributor yang ada di daratan Oba yang menyalurkan pertalite, sehingga perlu ada pengawasan pemerintah daerah.
Di Kota Tidore Kepulauan sendiri sebenarnya ada 4 distributor BBM. Dimana CV Rusda melayani di pulau Tidore dan 3 distributor lainnya melayani di daratan Oba.
Distributor di daratan Oba yaitu CV Semarak berada di Sofifi Oba Utara, CV Belajangi beralamat di desa Aketobololo, Oba Tengah, dan CV Pratama Putera di desa Gita, Oba.
Selvia mengaku bahwa pihaknya tidak mengikuti perkembangan penyaluran BBM yang dilakukan distributor selain dari CV Rusda. Bahkan, ia mengaku tidak mengetahui keberadaan distributor CV Pratama Putera di Gita, Oba.
“Yang satu itu (CV Pratama Putera) pangkalan sebelah mana, karena informasinya tidak sampai ke kami. Yang saya tau itu di sini (Aketobololo) Belajangi, dan di sana (Sofifi) Semarak, tdak tercover di kami selama ini,” ungkapnya.
Adapun para distributor di Kota Tidore ini, tidak mendsitribusikan seluruh jenis BBM ke masyarakat.
Misalnya CV Rusda hanya memasok jenis BBM tertentu (JBT) yakni minyak tanah dan solar, dan juga jenis BBM umum (JBU) yaitu pertamax.
Untuk CV Belajangi hanya mendistribusikan BBM JBU yakni pertamax. Distribusi jenis BBM yang sama juga dilakukan oleh CV Pratama Putera.
Sedangkan CV Semarak di Sofifi menyalurkan JBU yaitu pertamax dan dexlite, dan juga JBKP yakni pertalite yang merupakan BBM yang mendapat kompensasi pemerintah.
Sayangnya, pertalite yang didistribusikan oleh CV Semarak itu luput dari pengawasan Dinas Perindagkop Kota Tidore Kepulauan.
Dari data BPH Migas, jatah pertalite untuk Kota Tidore mencapai 3.995 KL. Jika CV Semarak adalah satu-satunya distributor di Kota Tidore Kepulauan yang mengambil jatah BBM dengan kompensasi pemerintah ini, maka perusahaan tersebut telah menyalurkan 1.305 KL pertalite per 31 Oktober 2024.
Jika diasumsikan, rata-rata dalam 10 bulan distribusi pertalite oleh CV Semarak per bulannya mencapai 130 KL.
Jenis serta penyaluran BBM sendiri telah diatur dalam Perpres Nomor 117 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM.
Berdasarkan aturan ini, penyaluran pertalite harus turut diawasi oleh pemerintah daerah. Pasalnya, pertalite juga mendapat kompensasi dari pemerintah melalui APBN.
Direktur CV Rusda Awat Ahmad atau Haji awat mengatakan, perusahaannya tidak lagi mendistribusikan pertalite sejak tahun lalu.
Ia mengaku pertanggungjawaban distribusi pertalite sangatlah ribet. Apalagi pola pembayaran konpensasi pertalite dilakukan per semester.
Sebagai satu-satunya distributor BBM di pulau Tidore, rata-rata dalam setiap bulannya Haji Awat menyalurkan 560 ton minyak tanah, dexlite 60 – 90 ton, dan pertamax 270 – 300 ton.
Dari pasokan itu, khusus minyak tanah, CV Rusda menyalurkan ke masyarakat melalui 281 pangkalan yang tersebar di seluru desa/kelurahan di Kota Tidore Kepulauan.
Sementara untuk pertamax, CV Rusda juga mendistribusikan ke depot atau kios pengecer. Namun, jumlah depot dan berapa banyak BBM yang didistribusikan itu tidak disebutkan Haji Awat saat ditanya wartawan.
“Kalau situasi normal, kuota itu (pertamax) juga bahkan tidak habis. Karena situasi sehingga BBM langka,” katanya.
Kelangkaan ini kata Haji Awat lantaran terjadi kekosongan stok di depot PT Pertamina Jambula, Ternate, sehingga pasokan ke Kota Tidore juga jadi terlambat.
Menurutnya, kapal pengangkut BBM milik CV Rusda telah berlabuh di Ternate beberapa hari sebelumnya. Hanya saja belum ada stok di depot Pertamina untuk diangkut ke Tidore.
“Krisis stok di depot Pertamina karena keterlambatan pasokan, ya mungkin karena faktor cuaca yang kita alami beberapa minggu terakhir,” jelasnya.
CV Rusda sebelumnya telah mengisi kebutuhan di pulau Tidore dengan memasok 10 ton pertamax pada 10 Desember. Haji Awat mengaku pertamax yang didistribusi pada 2 SPBU ini terserap habis dalam waktu 2 hari.
“Terakhir kami pasok itu 10 ton, 5 ton di Soasio (SPBU Tuguwaji) dan 5 ton di (SPBU) Tomalou,” kata Haji Awat saat rapat dengan anggota DPRD.
Ia mengungkapkan, pasokan BBM di PT Pertamina Ternate sebenarnya sudah tiba. Hanya saja terjadi kekosongan stok di Tobelo, Hamahera Utara sehingga stok yang ada diangkut kesana.
“Baru-baru kan Tobelo juga krisis, makanya pasok ke Tobelo punya dulu,” katanya.
Stok BBM milik depot Pertamina Ternate yang dipasok ke Tobelo itu pula yang diduga membuat pasokan BBM ke Tidore menjadi terlambat. Hal ini karena distribusi BBM di Kota Tidore dipasok dari depot Pertamina di Jambula Ternate.
Jazirah Indonesia berupaya menghubungi pihak PT Pertamina cabang Ternate melalui Sales Area Manager. Namun, permintaan konfirmasi melalui pesan whatsapp soal keterlambatan pasokan yang menyebabkan kelangkaan BBM di Kota Tidore tidak ditanggapi.
