Jazirah Indonesia – Tindak lanjut dan dampak program nasional pemerintah terhadap masyarakat yang menjadikan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) diperntanyakan Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati.
Hal itu disebutkan Anis, karena tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku masih tinggi, yaitu sebesar 15,97 persen.
“Angka (kemiskinan) ini sangat memprihatinkan karena melampaui angka kemiskinan nasional yaitu 9,54 persen. Kondisi ini sangat unik. Maluku sebagai lumbung ikan nasional jangan hanya menjadi jargon dan janji manis,” tandas Anis usai mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Ambon, Provinsi Maluku, Senin (19/12/2022), dilansir dari laman DPR RI.
Menurut Anis, seharusnya dengan program tersebut dapat membawa Maluku keluar dari garis kemiskinan.
Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi tulang punggung perekonomian di Provinsi Maluku. Masing-masing menyumbangkan 23,52 persen PDRB.
Di sisi lain, dirinya pun menyebutkan nilai ekspor non migas dari Provinsi Maluku hanya berhasil menyumbangkan 0,8 persen saja. Tentu, menurutnya, nilai ini tidak bisa berkontribusi mengangkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku.
“Ke depan perlu diupayakan agar ekspor hasil laut Maluku bisa langsung dikirim dari Maluku,” tegas Anis.
Oleh karena itu, Anis mengingatkan kendala yang menghambat implementasi program Lumbung Ikan Nasional harus segera dituntaskan.
Soal formulasi alokasi anggaran yang hanya menjadikan jumlah penduduk dan luas wilayah daratan dalam penempatan alokasi anggaran, menurutnya, terasa tidak adil bagi Provinsi Maluku yang sekitar 92 persen diliputi oleh laut.
“Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan jumlah 1412 pulau, sudah lama ditargetkan menjadi lumbung ikan nasional ,” terang Politisi dari Fraksi PKS ini.
Bahkan, sambungnya, ikan di Maluku menjadi salah satu bargaining pemerintah untuk mendapatkan bantuan dari Jepang. Namun hingga kini, kontribusi penetapan ini bagi penduduk Maluku belum terlihat.
Oleh karena itu, bagi Anis, membangun wilayah kepulauan itu membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar Dikarenakan pulau-pulau kecil membutuhkan sarana dan prasarana sendiri.
“Ketersediaan sektor transportasi laut yang tidak memadai, membuat penjualan hasil pertanian di Maluku belum berjalan efisien. Oleh karenanya diperlukan aturan khusus untuk wilayah kepulauan seperti Maluku ini,” tutup Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu.
Selama pertemuan berlangsung, Komisi XI DPR RI didampingi oleh jajaran pejabat tinggi dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia, Himpunan Bank Negara (Himbara), beserta Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
Komentar