Jazirah Indonesia – Pembangunan Pelabuhan Pelni di Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan yang akan dikerjakan tahun 2023 ini rupanya batal dilaksanakan. Ini karena hingga sekarang Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum mengantongi izin pengalihan lahan milik negara itu dari Pemerintah Pusat di Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, Armin Zakaria yang diwawancarai wartawan mengatakan, pelabuhan bekas perusahaan kayu PT Darko itu sebelumnya berstatus pinjam pakai. Namun setelah perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi, lahan dan kawasan pelabuhan itu kemudian dialihkan menjadi milik negara.
“Pemprov mau menerbitkan alat haknya karena pelabuhan dan kawasannya itu adalah milik negara. Nah itu yang kita jajaki sementara ini sehingga di kemudian hari tidak ada masalah,” kata Armin baru-baru ini.
Armin bilang, untuk membangun dermaga tersebut, Pemprov Malut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang-BPN sehingga lahan tersebut bisa difungsikan untuk pembangunan pelabuhan Pelni.
“Pelabuhan itu saat ini sudah difungsikan, hanya saja kita tidak mempunyai hak atas tanah itu,” akuinya.
Armin juga mengungkapkan, pelabuhan yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2023 ini sedikitnya menelan anggaran sebesar Rp 83 miliar lebih. Akan tetapi jika deadline waktu yang diberikan hingga Desember 2023, status lahan kawasan tersebut belum dialihkan ke provinsi, maka secara tidak langsung membatalkan pembangunan pelabuhan tersebut.
“Pak Gubernur sudah menyurat ke Kementerian ATR-BPN pada Juni tahun lalu, hanya saja belum dibahas. Jadi kendalanya di masalah status lahan saja, padahal pelabuhan Pelni Sofifi diusulkan sama-sama dengan di Tidore dan di Jailolo Halmahera Barat, tapi yang dilelang itu Tidore dan Jailolo sementara Sofifi masih di tunda,” pungkas Armin.
Komentar